Ketika Laut Mengancam, Kalsel Tak Boleh Lengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gelombang ekstrem dan abrasi kini menjadi prioritas. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kalsel mulai menyusun Rencana Kontingensi (Renkon) Gelombang Ekstrem dan Abrasi 2025 sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana pesisir yang semakin meningkat.
Penyusunan Renkon tersebut seperti di lansir Media Center Kalsel, dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Banjarbaru, Selasa (18/11/2025). Plt. Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa ancaman pesisir tidak bisa lagi dianggap ringan.
“Gelombang ekstrem dan abrasi adalah risiko nyata bagi wilayah pesisir Kalimantan Selatan. Kesiapsiagaan harus diperkuat dan tidak boleh menunggu situasi memburuk,” tegas Bambang.
Menurut Bambang, Renkon merupakan instrumen penting sesuai Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023. Dokumen ini menjadi pedoman lintas sektor dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga setiap instansi mengetahui peran dan langkah yang harus dilakukan tanpa menunggu komando berulang.
“Renkon bukan dokumen formalitas. Ini peta jalan operasi darurat yang harus siap diimplementasikan kapan saja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya skenario terburuk dalam penyusunan pedoman tersebut. Konsensus mengenai pembagian tugas, alur komando, hingga pemanfaatan sumber daya harus ditetapkan sejak awal dan dipahami seluruh unsur terkait.
“Kita harus menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan dengan sumber daya apa. Semua disiapkan sebelum bencana benar-benar terjadi,” jelasnya kepada awak media.
Dalam forum FGD, seluruh instansi diminta menyerahkan data dukung, mulai dari jumlah personel, kapasitas peralatan, hingga stok logistik. Pemetaan ini, kata Bambang, menjadi dasar bagi BPBD untuk memastikan respons cepat dan terstruktur.
“Tanpa pemetaan sumber daya yang jelas, kita akan kesulitan bergerak cepat. Setiap menit bisa menentukan keselamatan warga pesisir,” imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa wilayah pesisir Kalsel memang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Setiap tahun, gelombang tinggi, angin kencang, dan abrasi kerap mengancam permukiman dan aktivitas masyarakat.
Bambang berharap penyusunan Renkon kali ini menghasilkan dokumen yang operasional, tidak hanya normatif. Renkon harus mampu menjadi pedoman kesiapsiagaan sekaligus dasar pelaksanaan operasi saat kondisi darurat terjadi.
“FGD ini harus menghasilkan draf Renkon yang kuat, realistis, dan dapat langsung digunakan saat situasi darurat. Tujuan akhirnya adalah memperkuat ketahanan pesisir Kalimantan Selatan,” sambung pria dulunya mengawali karir sebagai Jurnalis.
Ia menegaskan kembali bahwa kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi ancaman bencana yang datang tanpa sinyal pasti.
“Ketika laut mengancam, Kalsel tidak boleh lengah. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja semua instansi,” tutupnya.(M.Irfani).
