MHKI Dorong Regulasi Kesehatan Lebih Selaras

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) 2025 resmi dibuka di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Sabtu 15 November 2025 dan dibuka Gubernur Kalsel H Muhidin yang diwakilkan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Ir. H. Miftahul Chair, S.T., M.T

Kegiatan dua hari ini menjadi momentum penting untuk membahas harmonisasi regulasi antara fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan BPJS Kesehatan.

Tahun ini, MHKI mengangkat tema Peran MHKI dalam Menyelesaikan Problem Pelayanan Kesehatan antara Fasyankes dan BPJS Kesehatan dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tema tersebut dipilih karena perbedaan dasar hukum yang menaungi fasyankes dan BPJS sering menimbulkan masalah hingga sengketa di lapangan.

Ketua MHKI Kalimantan Selatan sekaligus tuan rumah PIT, Dr Machli Riyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai daerah.

“Dari profesional kesehatan, praktisi, pimpinan institusi, BPJS Kesehatan, hingga mahasiswa dan pemerhati hukum kesehatan hadir untuk mencari titik temu persoalan regulasi,” ujarnya.

Dengan kehadiran para pemangku kepentingan di satu forum, MHKI berharap dapat melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat keselarasan aturan sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Machli Riyadi, juga  menegaskan bahwa problem hukum kesehatan tidak bisa lagi dibiarkan menjadi “lingkaran setan” yang berputar dari tahun ke tahun.

“Fasyankes berjalan dengan aturan baru, BPJS berpegang pada aturan lama. Di tengah-tengahnya, ada pasien yang terjebak. Jika regulasi tidak disatukan, sistem kesehatan kita akan terus pincang,” ujar Machli.

Karena itu sebagai Katalisator dan Mediator,  MHKI  menginginkan Keselarasan regulasi antara fasilitas pelayanan kesehatan dan BPJS Kesehatan menjadi kebutuhan mendesak agar keduanya memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas. Tanpa keselarasan itu, perbedaan tafsir akan terus memicu gesekan di lapangan.

Dengan regulasi yang dipahami secara seragam, setiap persoalan baik terkait klaim, prosedur layanan, maupun kewenangan,dapat diselesaikan lebih cepat dan objektif.

Dalam konteks ini, MHKI menegaskan pentingnya kehadiran pihak ketiga yang berfungsi sebagai katalisator dan mediator ketika terjadi perbedaan kepentingan antara BPJS dan rumah sakit.

Harmonisasi regulasi bukan hanya untuk menghindari sengketa, tetapi untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan berjalan adil, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Ketika fasyankes dan BPJS berada pada pemahaman yang sama, sistem kesehatan akan bergerak lebih teratur dan tidak lagi terjebak dalam konflik administratif yang memperlambat layanan publik.

“Yang kita utamakan adalah layanan terhadap pasien jangan sampai terganggu.Kita nomorsatukan pasien diatas segalanya, administrasi belakangan namun dalam keteraturan yang diatur bersama-sama saling menguntungkan semua pihak,” tegas Machli.

Ia menambahkan, mereka menghadirkan 250 peserta dari seluruh Indonesia bukan untuk mengulang keluhan, tetapi untuk memaksa lahirnya solusi. MHKI tidak boleh hanya menjadi penonton dari kekacauan regulasi ini.

Kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia 2025, didukung penuh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR.Para peserta pun berkesempatan mengunjungi Pasar Terapung dan Kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin. Selain mengenal budaya khas Banjar, peserta juga bisa melihat produk UMKM Khas Banjarmasin yang menjadi ciri khas oleh-oleh pariwisata.

“Kami sangat berterimakasih dengan dukungan Bapak Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menfasilitasi kunjungan para delegasi seluruh Indonesia.Beliau juga sangat peduli dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM membuka stan dalam menyambut rombongan tamu spesial ini,” tutupnya.(Ridzky Husna).