Harmoni Banua dan Fondasi Kesehatan yang Berkeadilan
Gubernur Kalsel H Muhidin memberikan arahan dalam Musrembang Kalsel 2025.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) meneguhkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Komitmen itu ditegaskan melalui Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah (Musrenbangkesda) Tahun 2025 yang digelar di Rattan In, Banjarmasin.
Forum strategis ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi lintas sektor, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dalam memperkuat arah kebijakan kesehatan. Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan daerah, forum ini menandai tekad Kalsel untuk menempatkan kesehatan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya bagian dari agenda pemerintahan, tetapi jantung dari pembangunan manusia.
“Kesehatan adalah fondasi kemajuan Banua. Tanpa masyarakat yang sehat, semua cita-cita besar pembangunan akan sulit tercapai,” ujarnya.
Pernyataan itu bukan sekadar seruan, melainkan pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kemajuan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur akan kehilangan makna tanpa kualitas hidup manusia yang baik.
Transformasi Kesehatan dan Makna Harmoni Banua
Sejatinya pula Musrenbangkesda 2025 menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan Transformasi Kesehatan Nasional, yang berporos pada enam pilar utama, mulai dari penguatan layanan primer hingga transformasi digital di bidang kesehatan.
Pemprov Kalsel berkomitmen menjalankan enam pilar tersebut secara berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025–2029.
Gubernur Muhidin menggarisbawahi pentingnya tema “Harmoni Banua dalam Pembangunan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan.” Harmoni, dalam konteks ini, dimaknai sebagai keselarasan langkah antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan.
Setiap unsur diharapkan bergerak seirama saling menguatkan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pembangunan kesehatan bukan hanya tentang angka dan laporan, tetapi tentang kehadiran nyata yang dirasakan masyarakat: setiap anak yang tumbuh sehat, setiap ibu yang melahirkan dengan selamat, dan setiap warga dari hulu hingga pesisir yang mendapat hak hidup sehat,” tegasnya.
Kegiatan Musrenbangkesda kali ini juga dirangkai dengan peresmian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Laboratorium ini resmi ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Skrining Bayi Baru Lahir untuk seluruh kabupaten/kota, berdasarkan SK Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas No. HK.02.02/B2876/2025.
Penunjukan ini menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan di Kalsel.
Laboratorium tersebut diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap penyakit bawaan, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas generasi penerus Banua.
Meski berbagai capaian telah diraih, Gubernur Muhidin tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Tantangan seperti stunting, pengendalian penyakit menular, pemenuhan tenaga medis di wilayah terpencil, hingga peningkatan literasi kesehatan masyarakat masih memerlukan perhatian serius.
Namun, optimisme tetap menjadi ruh utama dalam setiap kebijakan. Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan dari semua pihak, Gubernur percaya seluruh hambatan itu bisa diatasi bersama.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kami tidak berhenti memperkuat layanan, mengendalikan penyakit, dan menurunkan stunting. Namun tantangan itu harus dijawab dengan kebersamaan dan kolaborasi,” ujarnya.(Tim Redaksi).
