Bupati Barito Kuala Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Foto - Humas Pemkab Batola.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Rabu (22/10/2025), di Aula Selidah Marabahan.
Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi hadir langsung dan memimpin prosesi pelantikan terhadap dua pejabat baru yang resmi menempati posisi strategis di lingkungan Pemkab Barito Kuala.
Pejabat pertama yang dilantik adalah Akhdiyat Sabari, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala, menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Pejabat kedua adalah Munadi, yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Barito Kuala.
Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh Kepala BKPP H. Samson dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Suyud Sugiono, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Zulkipli Yadi Noor, para staf ahli bupati, asisten sekretariat daerah, sekretaris DPRD, pimpinan SKPD, ketua organisasi wanita, dan para camat.
Dalam sambutannya, Bupati H. Bahrul Ilmi menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
“Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi, bekerja dengan inovatif, efektif, dan penuh integritas untuk mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya semangat pengabdian dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, agar struktur kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala semakin kuat dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Barito Kuala.(Olpah Sari).
