Membangun Kepercayaan Pajak di Era Coretax

Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah meluncurkan Piagam Wajib Pajak bersamaan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Media Gathering, bukan sekadar seremonial kelembagaan.

Lebih dari itu, kegiatan yang bertema “Bersinergi untuk Negeri, Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh” menjadi representasi transformasi paradigma: dari administrasi pajak yang kaku, menuju tata kelola fiskal yang lebih partisipatif, transparan, dan manusiawi.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah komunikasi dua arah antara DJP dan masyarakat. Dalam bahasa kebijakan publik, inilah bentuk nyata dari participatory governance, ketika negara tidak hanya menagih kepatuhan, tetapi juga membuka ruang dialog.

Sejatinnya transparansi dan akuntabilitas kini bukan sekadar jargon birokrasi, tetapi bagian dari strategi membangun kepercayaan (trust-building) antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Piagam Wajib Pajak dan Simbol Perubahan Relasi Fiskal

Peluncuran Piagam Wajib Pajak menjadi tonggak penting dalam hubungan fiskal antara negara dan masyarakat. Di dalamnya termuat delapan hak dan delapan kewajiban wajib pajak ,seolah menegaskan bahwa relasi fiskal bukanlah relasi sepihak. Negara berhak menarik pajak, tetapi juga wajib memberikan pelayanan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak wajib pajak.

Piagam ini menjadi simbol perubahan relasi kekuasaan fiskal menjadi hubungan kemitraan. Dari paradigma lama “negara menagih, rakyat membayar” menuju paradigma baru “negara dan rakyat bersinergi untuk tumbuh bersama”. Di era modernisasi administrasi pajak global, pendekatan semacam ini menjadi keharusan agar kepercayaan publik terjaga.

Menarik pula bahwa Media Gathering menjadi bagian integral dari acara ini. DJP menyadari, komunikasi fiskal tidak akan efektif jika disampaikan secara top-down tanpa jembatan informasi yang kredibel.

Di sinilah peran strategis media massa, bukan sekadar pelapor angka, tetapi juga penerjemah kebijakan fiskal dalam bahasa yang dipahami publik.

Dalam konteks ekonomi digital dan masyarakat berinformasi cepat, media berperan sebagai trust amplifier. Jika hubungan antara DJP dan publik ibarat jembatan, maka media adalah pilar-pilarnya, memperkuat struktur agar komunikasi berjalan seimbang dan transparan.

Momentum ini juga ditandai dengan pengenalan sistem Coretax DJP, yang akan diterapkan penuh pada 2026. Sistem ini merupakan bentuk digitalisasi total dalam layanan perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan, hingga validasi data. Dalam perspektif ekonomi publik, sistem ini menggeser basis administrasi pajak dari compliance-based menuju trust and data-based governance.

Melalui Coretax, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan efisien, sementara potensi kebocoran fiskal dapat ditekan secara signifikan. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemauan bersama untuk disiplin, transparan, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Di tengah tantangan penerimaan negara dan fluktuasi ekonomi global, sinergi antara DJP, pemerintah daerah, dan wajib pajak menjadi kunci. Pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan wujud civic responsibility, tanggung jawab warga untuk menjaga keberlanjutan negara.

Kegiatan DJP Kalselteng ini menjadi cerminan bagaimana pemerintah mencoba membangun ekosistem fiskal yang sehat melalui pendekatan kolaboratif. Bahwa untuk menumbuhkan kepatuhan, negara terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem perpajakan bukan diukur dari besarnya angka penerimaan semata, tetapi dari seberapa kuat rasa saling percaya antara negara dan rakyatnya. Di sanalah inti dari semangat “Bersinergi untuk Negeri” benar-benar hidup, bukan dalam slogan, melainkan dalam praktik yang berkelanjutan.(Tim Redaksi).