Gubernur Muhidin : Dukung Terus Program Swasembada Pangan
Gubernur Kalsel H. Muhidin saat memberikan arahan pada High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025.(Foto-Humas Bank Indonesia).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin meminta semua pihak termasuk pemangku kepentingan untuk mendukung terus Program Swasembada Pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi IoT.Ini bagian penting juga dalam pengendalian inflasi.
Program Swasembada Pangan adalah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sendiri. Program ini merupakan strategi yang digunakan banyak negara untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
“Budidaya apung untuk padi dan cabai menjadi salah satu solusi yang didorong untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan, sementara pemanfaatan pupuk batubara juga menjadi bagian dari strategi efisiensi pertanian,” kata H. Muhidin saat memberikan arahan pada High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025.
Muhidin yang merupakan Ketua TPID dan TP2DD menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah.
Dia menginstruksikan agar penyusunan Roadmap TP2DD 2025-2029 segera diselesaikan secara komprehensif. Seluruh kepala daerah juga diimbau untuk aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah.
“Selain itu, kerja sama antar daerah terus diperluas dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan bahan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” tekannya lagi.
Lebih lanjut Gubernur Kalsel yang didampingi Wakil Gubernur, Hasnuriyadi Sulaiman, menyebutkan penguatan BUMD Pangan sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan menjadi langkah penting dalam mengendalikan harga, yang akan didukung dengan optimalisasi peran Jukung Pangan dalam rantai distribusi di sisi hilir.
“Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir, yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat,” terang Muhidin.
Di samping itu, untuk menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), langkah-langkah pengendalian harga akan diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi, mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye belanja bijak.
“ Kami mengingatkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” ujarnya menutup arahan. (Olpah Sari).
