Kumuh dan Kebakaran Masih Ancaman Kota Banjarmasin
Disperkim Deteksi Tanda Awal dan Petakan Potensi Kawasan Kumuh
Sebagai salah satu kota tertua yang menjadi pusat perdagangan dan jasa, Banjarmasin tak terlepas dari beragam persoalan. Ancaman kawasan kumuh dan bahaya kebakaran bukan lagi sekadar kekhawatiran di atas kertas bagi Kota Banjarmasin.
Kota ini pun salah satu kota rawan kebakaran. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin menyebutkan jumlah kebakaran di tahun 2023 terjadi 203 kejadian. Sedangkan di tahun 2024, sampai September lalu, angka kebakaran mencapai 105 kebakaran.
Bagaimana dengan kawasan kumuh di Banjarmasin ? teryata data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Banjarmasin, kota Seribu Sungai masih memiliki kawasan kumuh dan mendapat atensi khusus.
Chandra Iriandi Wijaya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Banjarmasin dalam satu kesempatan mengklaim Dari tahun 2022 sampai 2023 pihaknya berhasil menangani 130 hektare kawasan kumuh, yang merupakan bagian dari total kawasan kumuh di Banjarmasin seluas 510 hektare (ha).
Kawasan kumuh sendiri biasanya selalu dikaitkan dengan kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh juga dapat menjadi sumber masalah sosial. Tak hanya itu kondisi sanitasi yang buruk, wilayah kumuh menjadi pusat masalah kesehatan kota-kota besar seperti halnya Banjarmasin.
“Kami tidak ingin Banjarmasin menjadi kota yang tenggelam oleh permasalahan permukiman kumuh,” tegas Chandra Iriandi Wijaya, Kepala Dinas Perkim Banjarmasin saat membuka Sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh yang berlangsung pada 2-3 Desember 2024 di ruang pertemuan Rusun Teluk Kelayan, Kota Banjarmasin.
Kegiatan yang melibatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta perwakilan dari kelurahan dan Tim Kegiatan Masyarakat (TKM), fokus utamanya adalah sinkronisasi pemahaman mengenai pentingnya mencegah tumbuhnya permukiman kumuh di tingkat kelurahan hingga ke tingkat masyarakat.
“Langkah-langkah konkret perlu diambil segera untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta mencegah potensi kebakaran di kawasan permukiman,” ujar lagi.
Karena itu pula dalam sosialisasi ini pihaknya menekan pemberian materi yang sangat praktis, seperti bagaimana mendeteksi tanda-tanda awal kawasan kumuh, cara memetakan potensi kebakaran, dan apa langkah cepat yang bisa diambil untuk memperbaiki rumah tidak layak hun
“Merujuk data terbaru menunjukkan bahwa sejumlah kawasan di Banjarmasin berada dalam kategori rentan kumuh. Selain itu, kasus kebakaran di wilayah padat penduduk meningkat dalam tiga tahun terakhir. Ancaman ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Chandra menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pihaknya berharap, melalui acara ini kelurahan dan TKM bisa lebih memahami peran mereka. Hasil akhirnya adalah sinkronisasi yang lebih baik, sehingga kawasan kumuh dapat diminimalisir dan potensi kebakaran dapat dicegah
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemerintah Kota Banjarmasin juga merancang rencana kerja terpadu untuk mendukung pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni melalui bantuan pusat maupun daerah.
Terlebih, mengingat bahwa persoalan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab dan tugas dari pemerintah, melainkan masyarakat secara keseluruhan.
“Mari bersama ciptakan Kota Banjarmasin yang bersih, aman, dan layak huni adalah milik kita semua,” ucapnya.
Syahriyanto Ruslan, Pemerhati Kota yang juga Jurnalis Radio Elshinta, sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Banjarmasin membuka sinkronisasi lintas sektoral dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada.
“Memang dibutuhkan sinergisitas semua pihak termasuk juga masyarakat. Namun Pemerintah Kota Banjarmasin perlu mendengar masukan-masukan yang membangun dan kalau memang itu terbaik bisa diterapkan.Karena warga Banjarmasin juga ingin menjaga dan merawat Banjarmasin agar terhindar dari ancaman kekukumuhan dan kebakaran,” pungkasnya. (Ridzky Husna).
