Saatnya Kalsel Optimalisasi Transformasi Digital

Catatan Lain Dari Diskominfo se-Kalsel 2024

Selama tiga hari ratusan ASN yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalsel berkumpul di Banjarmasin Tentu bukan sembarang berkumpul, karena ada agenda penting yang harus dilakukan dalam mendukung terwujudnya pelayanan berbasis ekosistem digital nasional.

Tampaknya pertemuan yang diprakarsai Dinas Kominfo Provinsi Kalsel bukan pertemuan biasa dan seremonial saja. Karena ada pembekalan dan pencerahan yang didapatkan dalam pertemuan yang berlangsung di Ball Room Calamus, Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, mulai 28 Oktober hingga 31 Oktober 2024.

Era Digitalisasi memang mengharuskan ASN dan SKPD di tingkat Provinsi dan kabupaten serta Kota harus melek teknologi dan mampu menerapkan dalam bertugas sebagai pelayan masyarakat yang berdedikasi serta profesionalisme.

Karena sejatinya pula Pelayanan publik digital adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Memang tidak semudah membalik tangan tangan, karena mengubah sikap dan budaya kerja butuh proses dan waktu. Namun pelayanan publik digital harus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat.

Setidaknya ini mengemuka dalam sejumlah panel diskusi yang juga dihadiri sejumlah Pimpinan media dan organisasi kewartawanan, termasuk Ahli Pers Dewan Pers, di Banjarmasin. Upaya memberikan pelayanan prima dan mewujudkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

SPBE sendiri ditafsirkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. SPBE juga dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik.

Sekedar diketahui SPBE sendiri meliputi beberapa domain mulai  kegiatan pemerintahan, Teknologi dan informasi. Sedangkan layanan SPBE dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti Instansi pusat, Pemerintah daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perorangan, Masyarakat, Pelaku usaha.

Plh Gubernur Kalsel, Ir Roy Rizali Anwar, saat membuka Rapat Kerja Daerah Kominfo se-Kalsel menegaskan kolaborasi memang sangat perlu dipererat kembali antara daerah. Karena dengan kolaborasi yang kuat, dapat dioptimalkan sumber daya yang ada, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, serta bersama-sama mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

“Tantangan itu adalah kesenjangan digital antar wilayah, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan masih perlunya peningkatan kapasitas SDM, keamanan siber yang semakin kompleks, dan perlunya harmonisasi regulasi dan kebijakan di bidang teknologi dan komunikasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota,” tegasnya.

Roy juga menekan hal terpenting dalam membawa perubahan layanan adalah transformasi digital. Karena transformasi yang dilakukan harus menyentuh berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.Tentunya itu tidak terlepas dari peran besari Dinas Kominfo penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim kepada awak media dari Rakerda ini mereka ingin menyamakan persepsi tentang kebijakan maupun strategi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

“Dari ini kita bersama menyusun kebijakan-kebijakan dan strategi program komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang harmonis dan sinkron antara pusat dengan daerah, maupun antara provinsi dengan kabupaten dan kota,” terang Muslim.

Pria bergelar Doktor ini pun sangat berterima kasih dengan semua pihak hingga acara ini berjalan lancar dan memberikan pemahaman yang sama dalam mendorong transformasi digital di pemerintahan guna terciptanya layanan terbaik kepada publik.

“Alhamdulillah kegiatan ini didukung Kementerian Komunikasi/Informatika, KemenPAN-RB, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), BPS, dan Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi),” ujarnya.

Muslim pun juga melalui Rakerda ini, para peserta yang merupakan abdi negara mendapat pengetahuan dan wawasan terkait transformasi digital sebagai instrumen mewujudkan Indonesia Emas, sistem pemerintahan berbasis elektronik (KemenPAN-RB), audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (BSSN),evaluasi pengelolaan lapor kab/kota (Ombudsman), arah kebijakan transformasi digital pada RPJPD dan RPJMD (Bappeda), dan lainnya.

Dalam kesempatan itu Muslim pun mengapresiasi antusias para ASN dari seluruh Kalsel, yang mengikuti Rakorda Diskominfo se-Kalsel. Karena antusias ini menunjukkan komitmen bagaimana  membawa perubahan penyelenggaran kegiatan tatap muka menjadi virtual, namun juga melibatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN)

“Program digitalisasi dalam menunjang pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Ada E-government, Layanan pemerintahan digital yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan masukan-masukan yang dalam dan komprehensif,” ucap Naniek Rusdiansti, salah satu ASN yang ikut Rakerda Diskominfo se-Kalsel.

Naniek pun mengapresiasi sekaligus berterima kasih dengan upaya Pemprov Kalsel melalui Dinas Kominfo yang tiada henti-henti mendorong ASN-ASN di daerah dalam mengembangkan kreativitas dan kapasitas. Hal ini selaras dengan keinginan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang menegaskan SPBE bukan hanya berkaitan dengan aplikasi. kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit atau bahkan memperlambat. Maka penerapan SPBE diharapkan akan bermuara pada pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Agar efektif dan efisien, dan sang Menteri pun meminta agar aplikasi yang sudah ada diintegrasikan dan dimaksimalkan. Hal tersebut sejalan dengan semangat penerapan SPBE saat ini yang mengutamakan integrasi dan keterpaduan.

“Ya sesuai ketentuan, maka Manfaat dari penerapan Manajemen Layanan SPBE dalam penerapan SPBE adalah menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian pelayanan yang terjadi dalam SPBE. Selain itu juga memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintah berbasis,” sebut perempuan cantik yang merupakan Staf Pengelola SPBE.(Olpah Sari).