Isu Viral Bisa Guncang Reputasi Pemerintah

Derasnya arus informasi di media sosial kembali menjadi sorotan utama dalam Public Communications Summit (PCS) 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (03/06/2026).

Forum ini menegaskan satu hal pentin  di era digital, satu isu viral dapat berdampak langsung terhadap reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kegiatan yang dihadiri jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil.

Dalam arahannya, ia menekankan bahwa komunikasi publik pemerintah tidak lagi bisa berjalan secara reaktif dan sektoral.

“Di tengah kecepatan informasi saat ini, pemerintah harus memiliki kesamaan arah, koordinasi yang kuat, dan kemampuan membaca isu sejak dini. Tanpa itu, kepercayaan publik bisa dengan mudah tergerus,” tegasnya.

Subhan menilai, komunikasi publik telah berubah dari sekadar penyampaian informasi menjadi instrumen strategis dalam membangun citra, menjaga reputasi, sekaligus mengelola kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengendalikan dinamika isu yang berkembang di ruang digital.

Ia juga mengingatkan bahwa kelambanan dalam merespons isu berpotensi memicu eskalasi krisis komunikasi.

“Isu yang tidak dikelola sejak awal bisa berkembang liar dan menjadi krisis. Karena itu, deteksi dini dan langkah cepat adalah kunci,” ujarnya dengan nada tegas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, menyebut PCS 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem komunikasi pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data.

Ia menegaskan bahwa tantangan utama pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan memastikan kebenaran informasi tetap terjaga di tengah banjir konten digital yang bergerak sangat cepat.

“Informasi di era digital menyebar dalam hitungan detik. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan komunikasi yang terintegrasi, berbasis fakta, dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Febpry juga menegaskan komitmen Diskominfotik Kota Banjarmasin untuk memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan literasi digital masyarakat, agar publik tidak mudah terjebak pada disinformasi maupun isu yang belum terverifikasi.

“Kami ingin memastikan komunikasi pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” tambahnya.(Ridzky Husna).