Pemda Jangan Hanya Imbau, Harus Jadi Teladan!

Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, agar Pemerintah Daerah menjadi role model dalam digitalisasi ekonomi adalah sebuah teguran keras bagi lambatnya adaptasi birokrasi di Banua.

Di tengah gegap gempita kampanye ekonomi digital, fakta bahwa baru enam dari tiga belas Pemda yang mengadopsi Kartu Kredit Indonesia menunjukkan adanya jurang antara retorika kebijakan dan realitas implementasi.

Bagaimana mungkin pemerintah meminta masyarakat meninggalkan kenyamanan uang tunai sementara di ruang ganti kekuasaan sendiri, instrumen transaksi nontunai masih dianggap sebagai beban administratif.

Ketertinggalan adopsi KKI ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sinyal adanya resistensi struktural terhadap transparansi.

Digitalisasi adalah alat pengawasan setiap rupiah dan keengganan berpindah dari pola lama seringkali berakar pada kenyamanan bertransaksi tanpa jejak digital yang presisi.

Di sisi lain, utilisasi QRIS di masyarakat yang masih tertahan di angka sepuluh persen menunjukkan bahwa tantangan kita bukan lagi soal infrastruktur, melainkan kemauan politik. Kepemimpinan digital harus dimulai dari keteladanan transaksi di meja kerja birokrat.

Berdasarkan data terkini, ekosistem merchant di Kalimantan Selatan sebenarnya telah mencapai lebih dari lima ratus ribu titik dengan basis pengguna hampir menyentuh delapan ratus ribu orang.

Volume transaksi pun melonjak signifikan melampaui lima puluh juta transaksi per tahun. Namun, angka ini menjadi kontradiktif karena nilai utilisasi harian masyarakat masih di bawah sepuluh persen dari total aktivitas ekonomi rill.

Budaya transaksi tunai di pasar tradisional dan kekhawatiran terkait literasi keamanan digital masih menjadi tembok penghalang yang tebal.

Bank Kalsel Sebagai Jangkar Transformasi

Dalam peta jalan digitalisasi ini, Bank Kalsel memegang peran sentral sebagai fasilitator utama dalam percepatan implementasi KKI dan ekosistem digital daerah.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel bukan sekadar penyedia platform, melainkan mesin penggerak yang harus memastikan kesiapan sistematis bagi seluruh Pemda.

Bank Kalsel bertanggung jawab memastikan integrasi teknis antara sistem keuangan daerah dengan kanal pembayaran digital berjalan tanpa hambatan, sehingga tidak ada lagi alasan teknis bagi Pemda untuk menunda penggunaan KKI.

Selain itu, Bank Kalsel harus agresif dalam memperluas jangkauan layanan digital hingga ke pelosok pasar tradisional guna menjemput bola utilisasi QRIS.

Keberhasilan digitalisasi di Kalimantan Selatan sangat bergantung pada sejauh mana Bank Kalsel mampu memberikan rasa aman dan kemudahan akses bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat umum. Tanpa ekosistem yang andal dari bank daerah, instruksi gubernur hanya akan menjadi dokumen di atas kertas.

Ke depan, penggunaan KKI tidak boleh lagi bersifat opsional dan harus dimasukkan dalam pakta integritas evaluasi kinerja anggaran.

Pemerintah daerah perlu menciptakan efek domino dengan mewajibkan seluruh mitra pengadaan barang dan jasa menggunakan pembayaran elektronik.

Langkah nyata seperti pemberian diskon pajak atau retribusi bagi warga yang membayar melalui QRIS akan jauh lebih efektif dibandingkan sosialisasi verbal.

Pemerintah juga perlu melakukan audit digitalisasi berkala untuk memastikan instrumen ini benar-benar menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi fiskal Banua.(Tim Redaksi).