Bersepeda ke Kantor, Solusi Tanpa Banyak Kata

Oleh :  Olpah Sari

Gagasan itu terdengar sederhana.

Pejabat dan aparatur sipil negara diminta bersepeda ke kantor. Tujuannya pun jelas, menghemat bahan bakar minyak di tengah tekanan efisiensi anggaran.

Namun seperti banyak kebijakan publik lainnya, ide yang tampak ringan sering kali menyimpan lapisan makna yang lebih dalam.

Di Banjarmasin, wacana ini kembali mencuat. Sebuah ajakan yang mengingatkan pada masa kepemimpinan Ibnu Sina, ketika semangat bersepeda sempat menjadi simbol gaya hidup sehat di lingkungan birokrasi.

Kini, gagasan serupa kembali berembus, kali ini dalam bingkai efisiensi energi.

Apa yang terjadi di daerah lain menunjukkan bahwa ide ini bukan sekadar wacana. Di Mataram, pejabat eselon II sudah mulai bersepeda ke kantor.

Bahkan, ada yang menempuh jarak hampir enam kilometer setiap hari. Di Jawa Tengah, rencana serupa juga tengah disiapkan sebagai bagian dari penghematan energi.

Namun pertanyaan pentingnya bukan pada apakah pejabat bisa bersepeda, melainkan apakah kebijakan ini bisa bertahan sebagai gerakan, bukan sekadar simbol.

Bersepeda memang membawa banyak manfaat. Ia melatih jantung dan pernapasan, memperkuat otot, sekaligus memberi ruang bagi tubuh untuk bergerak lebih alami.

Dalam konteks kota, bersepeda juga menawarkan sesuatu yang semakin langka, waktu yang lebih tenang tanpa terjebak kemacetan, serta kesempatan menikmati ruang kota secara lebih manusiawi.

Tetapi realitas di lapangan tidak selalu sesederhana itu. Tidak semua kantor berada dalam jarak yang ramah sepeda. Tidak semua pegawai memiliki kondisi fisik yang memungkinkan.

Jalan yang belum sepenuhnya aman, cuaca yang tidak menentu, hingga kebutuhan membawa barang kerja menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Sekali lagi, perlu dicermati kebijakan sering kali kehilangan daya dorongnya. Terkadang berhenti sebagai imbauan, lalu perlahan menghilang tanpa jejak.

Agar tidak bernasib serupa, pendekatan yang lebih realistis perlu dibangun. Bersepeda tidak harus menjadi kewajiban setiap hari, tetapi bisa dimulai sebagai kebiasaan bertahap.

Misalnya pada hari tertentu dalam sepekan, atau bagi pegawai dengan jarak tempuh yang memungkinkan. Fleksibilitas menjadi kunci agar kebijakan tidak terasa memaksa.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa ajakan ini ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Jalur sepeda yang aman, fasilitas parkir yang layak, hingga ruang ganti sederhana di kantor akan membuat kebijakan ini lebih mudah dijalankan.

Tanpa itu, bersepeda hanya akan menjadi pilihan bagi segelintir orang yang siap mengambil risiko.

Lebih jauh, kebijakan ini bisa dibaca sebagai pintu masuk untuk perubahan yang lebih besar.

Penghematan energi tidak cukup hanya dengan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga dengan mengubah cara kita memandang mobilitas.

Kota yang ramah sepeda adalah kota yang memberi ruang bagi warganya untuk hidup lebih sehat dan efisien.

Oleh karena itu pejabat dan ASN memiliki peran penting sebagai contoh. Ketika pemimpin memilih mengayuh sepeda ke kantor, pesan yang disampaikan tidak sekadar soal hemat energi, tetapi juga tentang kesediaan untuk berubah.

Gagasan ini mungkin tidak akan langsung mengubah wajah kota. Namun semua harapan dari langkah kecil seperti ini, arah bisa mulai ditentukan.

Bukan soal siapa yang paling cepat sampai di kantor, tetapi siapa yang berani memulai kebiasaan baru.

Dan seperti banyak perubahan lainnya, yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, melainkan konsistensi.