Banjir, Sawah, dan Ketahanan Pangan yang Rapuh
Foto Ilustrasi - Seorang petugas Penyuluh Pertanian memberikan semangat kepada petani yang sawahnya terendam banjir. (Foto - Tim Redaksi Economic Travelling.Com).
Banjir kembali menggenangi sawah-sawah di Kalimantan Selatan. Dari akhir 2025 hingga Januari 2026, ribuan hektare lahan pertanian terdampak. Sebagian sudah gagal panen. Sebagian lain masih menunggu kepastian nasib. Polanya berulang, dampaknya kian terasa.
Data Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan mencatat lebih dari 11 ribu hektare lahan terdampak banjir sepanjang 2025. Sekitar 7 ribu hektare di antaranya puso.
Memasuki awal 2026, sekitar 1.400 hektare kembali terendam. Angka-angka ini menunjukkan satu hal sederhana, bahwa banjir bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan bagian dari keseharian pertanian kita.
Respons pemerintah daerah melalui pendataan dan pemantauan lapangan patut diapresiasi. Inventarisasi yang rapi penting agar bantuan tidak salah sasaran.
Namun, di titik ini, pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat bantuan turun, melainkan mengapa sawah-sawah itu terus berada di jalur banjir yang sama dari tahun ke tahun.
Perubahan iklim memberi konteks yang lebih luas. Curah hujan ekstrem, perubahan pola musim, dan naiknya intensitas banjir adalah kenyataan yang dihadapi petani hari ini.
Dalam situasi seperti ini, pertanian tidak bisa lagi dikelola dengan asumsi iklim normal. Ketahanan pangan menuntut kebijakan yang lebih adaptif, bukan sekadar reaktif.
Di tingkat nasional, pemerintah tengah mendorong agenda besar ketahanan pangan, termasuk melalui program food estate. Ambisi ini penting, tetapi banjir di Kalimantan Selatan menunjukkan ironi yang tak bisa diabaikan.
Ketika lahan-lahan baru direncanakan dan dibuka, sawah eksisting justru terus terancam kehilangan fungsi akibat banjir dan degradasi lingkungan.
Tanpa perlindungan serius terhadap lahan pertanian yang sudah ada, ekspansi pangan berisiko menjadi tambal sulam. Food estate akan sulit berbicara tentang keberlanjutan jika daerah-daerah lumbung pangan tradisional terus kehilangan produktivitas karena persoalan dasar, air yang tak terkelola.
Masalahnya bukan semata hujan. Tata ruang yang longgar, alih fungsi lahan, rusaknya daerah aliran sungai, serta minimnya infrastruktur drainase pertanian memperbesar dampak banjir. Dalam kondisi ini, petani menjadi pihak yang paling cepat merugi, sekaligus paling lambat pulih.
Bantuan APBN dan APBD memang penting untuk pemulihan. Tapi jika setiap tahun bantuan kembali dibutuhkan untuk sawah yang sama, ada yang keliru dalam cara kita merawat sistem pangan. Ketahanan pangan tidak bisa bergantung pada respons darurat yang berulang.
Kalimantan Selatan sesungguhnya punya peluang untuk membaca krisis ini sebagai peringatan dini. Adaptasi pertanian terhadap iklim mulai dari penataan ulang kalender tanam, perlindungan lahan pangan, hingga investasi infrastruktur air,perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan iklim nasional, bukan sekadar urusan teknis pertanian daerah.
Banjir mungkin tak bisa dicegah sepenuhnya. Tapi kerugian akibat banjir bisa dikurangi, jika negara hadir sebelum sawah terendam, bukan hanya setelah panen gagal. Semoga ini jadi catatan penting yang kita lakukan bersama, termasuk pemerintah sebagai leading sector, menghadapi perubahan iklim.Agar Petani tak merana berkepanjangan. (Tim Redaksi)
