Saatnya BPR Kalsel Berbenah, OJK Menjaga Arah

Tidak semua masalah di sektor keuangan ditandai oleh krisis. Sebagian justru muncul ketika kondisi terlihat aman. Inilah yang sedang dibaca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kalimantan Selatan.

Permodalan BPR memang berada di atas ketentuan minimum. Namun bagi regulator, angka tersebut belum cukup menjadi alasan untuk merasa tenang.

OJK memandang permodalan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan alat untuk memastikan keberlanjutan. Modal yang besar tetapi tidak diimbangi struktur yang efisien, tata kelola yang kuat, dan kemampuan menyerap risiko, justru menyimpan potensi masalah di kemudian hari. Karena itu, pesan OJK kepada BPR daerah jelas zona aman hari ini tidak boleh mengaburkan risiko masa depan.

BPR di Kalimantan Selatan memegang peran penting dalam pembiayaan ekonomi lokal. Mereka menjadi penggerak UMKM, usaha mikro, dan sektor produktif yang sering luput dari perhatian bank umum. Justru karena peran strategis itulah, OJK menilai BPR tidak boleh rapuh secara struktur. Ketahanan BPR adalah ketahanan ekonomi daerah.

Di provinsi ini terdapat delapan BPR milik pemerintah daerah yang selama ini berperan sebagai perpanjangan tangan pembiayaan lokal. Sebagian besar memiliki keterkaitan pendanaan dengan Bank Kalsel, sebagai bank pembangunan daerah.

OJK melihat, struktur ini menyimpan potensi sekaligus tantangan. Potensi karena adanya ekosistem keuangan daerah yang saling terhubung. Tantangan karena fragmentasi BPR membuat skala usaha terbatas dan biaya kepatuhan semakin berat.

“Konsolidasi menjadi salah satu opsi agar BPR memiliki struktur permodalan yang lebih solid dan mampu menyerap risiko dengan lebih baik,” kata Agus Maiyo, Kepala OJK Kalsel saat berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi di Banjarmasin, Selasa (20/01/2026) di Banjarmasin

Artinya, konsolidasi bukan sekadar penggabungan bank, melainkan upaya memperkuat fondasi agar BPR lebih tahan guncangan

Sementara dari perspektif regulator, tantangan BPR bukan hanya soal menyalurkan kredit. Risiko kredit yang tinggi, biaya kepatuhan yang meningkat, serta tuntutan digitalisasi membuat model usaha lama semakin tertekan.

Data nasional menunjukkan, meski rasio kecukupan modal BPR tinggi, rasio kredit bermasalah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Artinya, bantalan modal yang tebal belum sepenuhnya bekerja optimal.

OJK tidak menutup mata terhadap realitas tersebut. Melalui kebijakan penguatan industri BPR, regulator menegaskan bahwa pembenahan harus dilakukan secara struktural. Salah satu instrumen kebijakan yang didorong adalah konsolidasi. Bukan sebagai hukuman, bukan pula sekadar opsi darurat, melainkan sebagai jalan untuk memperkuat fondasi industri.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, isu ini menjadi semakin relevan. BPR milik pemerintah daerah tersebar di berbagai kabupaten dan kota, dengan skala usaha yang relatif terbatas.

Fragmentasi ini membuat biaya operasional dan kepatuhan semakin berat, sementara ruang untuk investasi teknologi semakin sempit. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menggerus keunggulan modal yang saat ini dimiliki.

OJK melihat konsolidasi sebagai upaya merapikan struktur, bukan menghapus peran lokal. BPR yang lebih kuat secara modal dan tata kelola justru diharapkan lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Regulator menegaskan, konsolidasi tidak boleh menjauhkan BPR dari UMKM dan masyarakat kecil fungsi intermediasi tetap menjadi inti.

Peran OJK daerah menjadi penting dalam mengawal proses ini. OJK Kalimantan Selatan tidak hanya bertugas mengawasi kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa arah kebijakan nasional dapat diterapkan secara realistis di daerah. Dialog dengan pemerintah daerah, manajemen BPR, dan pemangku kepentingan lokal menjadi kunci agar transformasi berjalan tanpa gejolak.

Sinergi dengan Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah juga dipandang strategis. Dalam kacamata regulator, penguatan BPR tidak bisa dilepaskan dari ekosistem keuangan daerah. BPR yang sehat akan memperkuat sistem pembiayaan lokal, sementara bank pembangunan daerah berperan sebagai penopang stabilitas dan pembinaan.

Editorial ini menegaskan satu hal OJK tidak sedang mencari kesalahan BPR, tetapi menjaga agar industri tidak berjalan menuju risiko yang bisa dicegah. Ketegasan regulator dalam mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan adalah bentuk kehati-hatian, bukan pesimisme.

Bagi BPR di Kalimantan Selatan, momentum ini seharusnya dibaca sebagai peluang. Modal yang kuat hari ini adalah bekal untuk bertransformasi, bukan alasan untuk bertahan dengan pola lama. OJK sudah mengunci arah kebijakan. Tantangannya kini ada pada keberanian daerah dan pengelola BPR untuk melangkah bersama, sebelum tekanan datang lebih besar.(Tim Redaksi).