Saat Air Laut Naik, Muhidin Minta Kalsel Tak Menunggu Banjir Datang
Foto Ilustrasi - Gubernur Kalsel H Muhidin. (Foto-Redaksi).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel untuk tidak bersikap reaktif dalam menghadapi ancaman banjir dan rob yang berpotensi terjadi sepanjang Januari 2026.
Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem di wilayah Kalimantan Selatan.
Muhidin menegaskan, pola penanganan bencana tidak boleh menunggu air meluap dan aktivitas warga lumpuh. Pemerintah daerah, menurutnya, harus bergerak lebih awal dengan langkah mitigasi yang terukur.
“Kita harus waspada di bulan Januari ini. Menurut BMKG, air laut mengalami kenaikan dan ini memicu banjir serta rob. Jangan menunggu kejadian, semua pihak harus siap siaga sejak sekarang,” ujar Muhidin saat menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala ke-66, Minggu (04/01/2026).
Ia meminta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk aktif turun ke lapangan, memantau wilayah rawan, sekaligus membantu masyarakat yang sudah terdampak banjir di sejumlah daerah.
“Sampai hari ini, semua SKPD kita kerahkan untuk meninjau dan membantu langsung warga terdampak. Penanganan harus cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Muhidin.
Selain respons darurat, Muhidin menekankan pentingnya mitigasi jangka menengah, khususnya pada kawasan permukiman yang berulang kali terdampak banjir. Ia menyinggung perlunya penyesuaian konstruksi rumah panggung agar lebih adaptif terhadap perubahan pola banjir.
“Dulu rumah panggung punya standar ketinggian tertentu. Sekarang kondisi berubah. Kita harus membantu masyarakat memperbaiki dan meninggikan rumah agar lebih aman,” sambungnya lagi.
Perhatian juga diarahkan pada infrastruktur strategis, salah satunya Jembatan Barito yang dinilai sudah padat dan berusia tua. Muhidin meminta pemerintah daerah mengkaji opsi pembangunan jembatan alternatif, terutama yang dapat mendukung konektivitas dan pengembangan kawasan wisata.
“Jembatan Barito perlu perhatian serius. Kita harus mulai mencari alternatif yang realistis, sesuai kemampuan anggaran, dan bisa diajukan ke pemerintah pusat,” katanya.
Muhidin menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat menjadi kunci agar risiko banjir dan rob dapat ditekan.
“Kalau perencanaan matang dan kolaborasi kuat, kita tidak hanya mengurangi dampak bencana, tapi juga melindungi masa depan masyarakat,” tutup Muhidin. (M.Irfani).
