Menjaga Stabilitas, Menggerakkan Perjalanan Ekonomi

Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16–17 Desember 2025 untuk mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen adalah potret kehati-hatian yang terukur. Di tengah dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan arah kebijakan moneter negara maju yang belum sepenuhnya akomodatif, Bank Indonesia memilih untuk tidak tergesa. Namun di balik keputusan menahan suku bunga, tersimpan pesan yang lebih dalam tentang arah kebijakan ekonomi Indonesia memasuki 2026.

Bagi Redaksi EconomicTravelling.com, kebijakan moneter tidak hanya dibaca dari dampaknya terhadap pasar keuangan, tetapi juga dari resonansinya terhadap sektor riil, khususnya pariwisata, UMKM, dan ekonomi daerah yang menjadi denyut utama pergerakan manusia dan barang. Dalam konteks inilah, bauran kebijakan Bank Indonesia sepanjang akhir 2025 layak dicermati lebih jauh.

Secara global, lanskap ekonomi memang belum sepenuhnya ramah. Pertumbuhan dunia yang diprakirakan sekitar 3,2 persen pada 2025 dan melemah pada 2026 mencerminkan dunia yang masih berjalan dengan rem tangan setengah tertarik. Amerika Serikat melambat, Tiongkok belum pulih solid, sementara Eropa bertahan dengan konsumsi rumah tangga.

Kondisi ini membuat arus modal global tetap selektif dan dolar AS bertahan kuat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, stabilitas nilai tukar menjadi prasyarat mutlak sebelum berbicara lebih jauh tentang akselerasi pertumbuhan.

Di titik ini, kebijakan stabilisasi Bank Indonesia menunjukkan efektivitasnya. Rupiah yang relatif terkendali, cadangan devisa di atas 150 miliar dolar AS, serta keberlanjutan surplus neraca perdagangan memberi bantalan bagi perekonomian nasional.

Stabilitas ini dalam catatan kami, bukan sekadar angka makro, tetapi fondasi bagi kepastian usaha. Bagi pelaku pariwisata, stabilitas nilai tukar berarti kepastian biaya operasional, harga paket perjalanan yang lebih terukur, dan persepsi positif wisatawan mancanegara terhadap destinasi Indonesia.

Namun stabilitas saja tidak cukup. Tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan pelonggaran kebijakan moneter benar-benar mengalir ke sektor riil. Sejak September 2024 hingga akhir 2025, BI-Rate telah turun 150 basis poin ke level terendah sejak 2022.

Likuiditas telah dilonggarkan, suku bunga pasar uang turun tajam, dan imbal hasil SBN menurun signifikan. Meski demikian, penurunan suku bunga kredit masih berjalan lebih lambat dibandingkan suku bunga dana.

Bagi sektor UMKM, terutama yang bergerak di pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan transportasi lokal, keterlambatan transmisi ini terasa nyata. Permintaan mulai pulih, mobilitas masyarakat meningkat, dan transaksi digital melonjak. Namun akses pembiayaan yang lebih murah dan mudah masih menjadi pekerjaan rumah.

Nah di sinilah penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Bank Indonesia menjadi krusial. Insentif berbasis kinerja yang mendorong bank menurunkan suku bunga kredit dan menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas adalah langkah yang tepat arah.

Total insentif KLM yang mendekati Rp400 triliun menunjukkan skala intervensi yang serius. Penyaluran ke sektor pertanian, industri, jasa, perumahan, dan UMKM membuka peluang bagi ekonomi daerah untuk bergerak lebih cepat.

Bagi daerah tujuan wisata, pembiayaan yang mengalir ke akomodasi, restoran, transportasi, dan usaha pendukung pariwisata dapat menciptakan efek berganda yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat lokal.

Dari perspektif ekonomi perjalanan, kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia menjadi salah satu katalis terpenting. Lonjakan transaksi digital, terutama QRIS dan BI-FAST, bukan sekadar statistik teknologi. Ini mencerminkan perubahan perilaku ekonomi yang mendukung mobilitas dan konsumsi lintas daerah.

Wisatawan kini semakin bergantung pada pembayaran digital yang cepat, murah, dan aman. Bagi UMKM pariwisata, perluasan akseptasi QRIS berarti peluang penjualan yang lebih besar dan pencatatan keuangan yang lebih formal.

Program penguatan akseptasi digital, termasuk QRIS di destinasi wisata dan sektor transportasi, sejalan dengan kebutuhan industri perjalanan modern. Digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkecil ekonomi bayangan di daerah. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat basis pajak daerah dan kualitas data ekonomi lokal.

Sementara itu, inflasi yang tetap terjaga dalam sasaran memberi ruang optimisme bagi daya beli masyarakat. Inflasi inti yang rendah mencerminkan permintaan domestik yang belum berlebihan, sementara tantangan pada inflasi pangan menjadi pengingat pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor. Bagi pariwisata dan UMKM kuliner, stabilitas harga pangan adalah faktor kunci dalam menjaga margin usaha dan daya saing harga.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprakirakan berada di kisaran 4,7 hingga 5,5 persen pada 2025 menunjukkan pemulihan yang berlanjut, meski belum sepenuhnya mencapai kapasitas optimal. Konsumsi rumah tangga membaik, investasi nonbangunan mulai bergerak, dan sektor jasa menunjukkan kinerja positif. Bagi ekonomi daerah, momentum ini perlu dijaga agar tidak terhambat oleh kendala pembiayaan dan infrastruktur.

Ke depan, tantangan utama adalah memastikan sinergi kebijakan berjalan efektif. Bank Indonesia telah menyediakan stabilitas, likuiditas, dan insentif. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan stimulus fiskal dan kebijakan sektor riil berjalan seirama. Perbankan, pada saat yang sama, dituntut untuk lebih progresif menyalurkan kredit produktif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Menutup 2025, arah kebijakan Bank Indonesia dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kewaspadaan dan dorongan pertumbuhan. Bagi sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi daerah, stabilitas makro adalah prasyarat, tetapi akselerasi kredit dan digitalisasi adalah kunci. Jika transmisi kebijakan semakin efektif, maka perjalanan ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bukanlah sekadar harapan, melainkan agenda yang dapat diwujudkan.

Dari sudut pandang Redaksi EconomicTravelling.com, kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan yang membuat orang bergerak, berusaha, dan bepergian dengan rasa aman dan optimisme. Dalam dunia yang masih penuh ketidakpastian, stabilitas yang dikelola dengan visi pertumbuhan adalah modal utama agar perjalanan ekonomi Indonesia tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus melaju menuju tujuan yang lebih sejahtera.(Tim Redaksi).