TPAKD Motor Penggerak Percepatan Inklisi Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi bersama Gubernur Kalsel, Kepala OJK se-Kalimantan serta Kepala Daerah se-Kalsel. (Foto-Olpah Sari).
Gubernur Kalsel H Muhidin mengatakan TPAKD atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah adalah motor penggerak untuk mempercepat inklusi keuangan. Dia menilai keberadaan TPAKD ini memberikan banyak pilihan dan peluang bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan.
Karenanya Muhidin mengapresiasi kehadiran TPKAD di Kalsel dalam memperkuat infrastruktur dan pengangkatan Titik Akses Keuangan di Daerah. Karena sejatinya Tim ini bertujuan meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, yang pada akhirnya juga mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan
Hal ini diungkapkannya saat menghadiri acara pengukuhan serentak delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel di Ruang Sasasang Banua, Eks Kantor Gubernur lama di Banjarmasin, Jum’at (07/03/2025).
“TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak untuk mempercepat inklusi keuangan.Nantinya masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” ujar Muhidin.
Muhidin juga menyebutkan Pengukuhan TPAKD di 8 daerah di Kalsel adalah wujud sinergitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel dan Pemprov Kalsel dalam meningkatkan daya saing masyarakat dan mendorong kemajuan perekonomian daerah, yang selaras dalam upaya upaya mencerdaskan masyarakat di bidang keuangan.
Peran TPAKD sendiri sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan keuangan formal menurutnya sangat penting sekali, termasuk dalam perluasan akses keuangan, sehingga bisa menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi daerah.
“Dengan terbentuknya TPAKD di seluruh Kabupaten dan Kota di Kalsel, diharapkan pula berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program keuangan mikro, dapat lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM),”harapnya.
Sehari sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan tahun 2025 Kamis (06/03/2025) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Wagub Hasnuriyadi menegaskan peran aktif dari seluruh anggota TPAKD adalah kunci untuk mewujudkan percepatan akses keuangan daerah, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan itu Hasnur sempat menyorot disparitas antara literasi dan inklusi keuangan. Merujuk hasil survei nasional, Hasnur menyebutkan ada selisih capaian inklusi keuangan yang cukup besar dengan literasi keuangan masyarakat.
Data survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK 2022, mencatatkan tingkat literasi keuangan di Kalsel sebesar 42,08 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 81,56 persen.
Sekedar diketahui Inklusi keuangan adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Inklusi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Olpah Sari).
