Layakkah Banjarbaru Kota Pendidikan ?

Oleh Prof. Dr. Husaini, SKM, M.Kes

Menyebut Banjarbaru tidak terlepas namanya dengan pendidikan.Sejatinya pendidikan salah satu dimensi yang melekat sejak Kota Banjarbaru berdiri sebagai Kota Madya pada  tahun 1999. ‘Kota Pendidikan’ begitu gelar disematkan kepada kota ini.

Hal ini tergambar dari lambang buku sebagai salah satu komponen pada logo Kota Banjarbaru. Logo yang bermakna Banjarbaru sebagai ‘Kota Pelajar’ dan ‘Pusat Pendidikan’. Karena terdapat sarana dan prasarana penunjang pendidikan memadai, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Arif Sarwono, 2024)

Semenjak Banjarbaru berdiri, kita mencanangkan Banjarbaru adalah Kota pendidikan atau pelajar. Ciri khas sebuah kota pendidikan atau pelajar adalah banyaknya sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berkualitas dari segi akreditasi atau sertifikasi nasional dan internasional. Sebuah kota disebut sebagai kota pendidikan atau kota pelajar memiliki faktor-faktor yaitu banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta, biaya hidup murah, serta banyak didatangi pelajar dari berbagai daerah (Rahmat Iskandar Rizki, 2023).

Suatu kota pendidikan harus didesain untuk memenuhi kriteria berikut ini. Dari segi institusi, di kota pendidikan terdapat institusi-institusi pendidikan yang mampu menjadi faktor pendorong integrasi dan perkembangan lingkungan sekitar. Fungsi kegiatan, kota pendidikan memiliki fungsi kegiatan sosial-ekonomi yang diwarnai beragam kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pendidikan. Fungsi kegiatan yang ada, menjadi daya dukung perkembangan pendidikan, sehingga akan terjadi suatu interaksi yang kuat antara fungsi kota, kegiatan masyarakat, dan satuan-satuan pendidikan di kota (Hilmi Hilmansyah, 2017).

Sosial-budaya, di daerah tersebut dapat dilakukan beragam upaya pengintegrasian fungsi pendidikan dengan pola sosial yang ada. Bentuk partisipasi masyarakat dan pendidikan dapat direalisasikan dalam sistem kehidupan yang ada, misalnya melalui pendekatan sektor agama, kesenian daerah, pendidikan masyarakat. Selanjutnya tumbuh pembauran unsur-unsur pendidikan dengan masyarakat sekitar melalui pengintegrasian tempat tinggal.

Ekonomi dapat dilihat dari kemampuan pendidikan tersebut dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berkembang di sekitarnya. Suatu kota pendidikan dicirikan oleh keterkaitan simbiotik antara kegiatan dan usaha ekonomi dengan pendidikan. Pendidikan mampu mendukung perkembangan usaha-usaha ekonomi melalui kontribusinya sebagai pusat ilmu, dan riset teknologi. Kepariwisataan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mampu dikembangkan secara interaktif dengan fungsi pendidikan, yang memberi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Lingkungan. Prinsip dasar dari pengembangan suatu kota pendidikan adalah kemampuan kota tersebut untuk mengintegrasikan unsur-unsur yang ada dalam kota tersebut. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu lingkungan integral yang mempertimbangkan kaidah-kaidah yang berlaku. Pengintegrasian lingkungan ini dapat dilakukan dengan beragam pendekatan.

Pejabat yang mengelola dan bertanggung jawab kemajuan pendidikan wajib mempunyai kompetensi (on the right man, on the right place) yang tinggi karena berkaitan langsung dengan manajemen pendidikan dan peserta didik. Dalam hal ini para pemangku kebijakan dala satu instansi pemerintah harus bisa melihat kemampuan atau kompetensi pegawai sehingga bisa menempatkan dalam posisi yang pas. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Apabila aparatur kita tidak punya kompetensi yang sesuai, maka tentu saja hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Sebuah hadist mengatakan ” Apabila kita menyerahkan sesuatu tidak kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (Bukhari – 6015).

Adanya taman baca dan perpustakaan yang kaya/lengkap dengan buku, referensi, literasi, IT yang up to date dan modern serta mudah dijangkau, nyaman, relax, dan menarik minat

Sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasaranan pendidikan yang mencukupi dan berkualitas.

Semua guru wajib memiliki sertifikasi guru baik kualitas maupun kuantitasnya.

Isu terkait pendidikan di Kota Banjarbaru sebagai kota pendidikan atau pelajar diantaranya adalah kurang memiliki perpustakaan dan taman baca yang kaya atau lengkap dengan buku, referensi, literasi, IT yang up to date dan modern serta mudah dijangkau, nyaman, relax, serta menarik minat. Padahal taman baca dan perpustakaan merupakan ciri khas sebuah kota pendidikan di wilayah. Perpustakaan memiliki peran vital dalam pengembangan wilayah kota pendidikan, dengan berbagai manfaat yang mendukung pembangunan intelektual, sosial, dan budaya.

Berikut adalah beberapa manfaat utama yaitu mendukung kebijakan pendidikan dan sistem pendidikan formal, meningkatkan tingkat literasi. pusat pembelajaran dan penelitian, pengembangan keterampilan, menyediakan akses teknologi, mendukung inklusi sosial, pengembangan budaya dan kreativitas, memfasilitasi kolaborasi dan komunitas, peningkatan kualitas hidup, pelestarian pengetahuan lokal, dukungan untuk pendidikan berkelanjutan. Dengan semua manfaat ini, perpustakaan memainkan peran penting dalam menjadikan wilayah kota pendidikan sebagai pusat pengembangan intelektual dan budaya, serta mendukung pertumbuhan masyarakat yang lebih terdidik, kreatif, dan inklusif.

Isu strategis berikutnya mengenai persoalan pendidikan di Kota Banjarbaru adalah tidak meratanya pengadaan dan pembangunan unit pendidikan, baik kualitas maupun sarana dan prasana. Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan selayaknya mempunyai sarana dan prasarana termasuk jumlah unit pendidikan sama kualitasnya, tetapi ada beberapa sekolah di kecamatan  yang masih dirasakan kurang fasilitas dan sarana prasarananya baik SD, SMP, maupun SMA dan hanya terfokus pada pusat Kota Banjarbaru, seperti adanya sekolah unggulan dan favorit.

Selayaknya dan merupakan kewajiban kepala daerah untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana tersebut. Adanya stigma sekolah favorit dan unggulan di daerah perkotaan seperti Banjarbaru mestinya tidak boleh ada.Karena kualitas pendidikan dan masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap anak orang tua untuk mendapatkan mutu atau kualitas yg sama di manapun mereka sekolah pada jenjang unit pendidikan di daerah perkotaan. Adanya stigma kualitas tempat pendidikan, hakikatnya mencederai dunia pendidikan, karena tidak mampu memberikan pelayanan kualitas pendidikan (Hidayat R, 2023).

Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Beberapa alasan mengapa sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas sangat penting,  adalah mendukung proses pembelajaran yang efektif, meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong partisipasi dan keterlibatan siswa, meningkatkan motivasi dan prestasi siswa,’ Selain itu mengurangi ketimpangan pendidikan, mendukung kesehatan dan keselamatan siswa, kemudian mempersiapkan siswa untuk masa depan, menunjang efisiensi dan profesionalisme guru. Dengan demikian, sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tidak hanya berdampak langsung pada proses pembelajaran, tetapi juga berperan penting dalam membentuk pengalaman pendidikan yang holistik dan mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan (Hidayat R, 2023).

Isu strategis selanjutnya adalah masih banyak anak yang putus sekolah di Banjarbaru. Tercatat kurang lebih 1.500 anak tidak sekolah. Penyebab anak putus sekolah bisa sangat beragam dan sering kali kompleks, yang melibatkan faktor-faktor individu, keluarga, lingkungan, dan kebijakan.

Beberapa penyebab utama yang sering menjadi alasan anak-anak putus sekolah yakni kurangnya motivasi, masalah kesehatan, keterlibatan dalam aktivitas lain, kondisi keluarga, kurangnya dukungan, masalah sosial, ketergantungan pada media, kurangnya sumber daya, kondisi lingkungan, ketergantungan pada teknologi.

Masing-masing faktor ini sering kali saling berkaitan dan dapat menciptakan situasi di mana seorang anak merasa terpaksa atau memilih untuk berhenti bersekolah. Intervensi yang holistik dan dukungan yang berkelanjutan dari keluarga, komunitas, dan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah (Muhammad Rahmadi, 2024).

Isu strategis yang menjadi perhatian di Kota Banjarbaru adalah biaya kebutuhan hidup, termasuk membiayai anak sekolah yang cukup mahal sehingga kemungkinan orang tua tidak mampu membiayai sekolah dan berpengaruh kemungkinan besar pada kurangnya siswa di 11 SDN Kota Banjarbaru (Muhammad Andi, 2024)

Isu strategis lainnya adalah sangat diperlukannya pengawasan berbagai pihak dan manajemen yang berkualitas, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana BOS serta keberadaan komite sekolah. Manajemen dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen dan pengelolaan dana BOS sangat penting. Seperti meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung operasional sekolah, akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan dana, mendukung program pengembangan siswa, perencanaan dan pengembangan sekolah, pengelolaan risiko, peningkatan kepercayaan publik, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, meningkatkan capaian pembelajaran.

Manajemen dan pengelolaan dana BOS yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, memberikan manfaat maksimal bagi siswa, dan menjaga akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah .

Komite sekolah memiliki banyak manfaat, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan transparansi, ada beberapa potensi dampak negatif yang dapat timbul jika komite sekolah tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa dampak negatif seperti konflik kepentingan, intervensi berlebihan, kepentingan politik, kurangnya keahlian, ketidakseimbangan dalam keterlibatan, beban tambahan bagi sekolah, kurangnya transparansi dalam proses komite, ketidakselarasan dengan tujuan sekolah, resistensi terhadap perubahan, pemborosan sumber daya (Mulkan, dkk, 2024).

Berdasarkan potret pendidikan di Kota Banjarbaru tersebut diatas semestinya seorang Kepala Daerah atau Wali Kota wajib mempunyai program-program dalam mengatasi persoalan atau masalah pendidikan seperti mengatasi masalah sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan yaitu setiap unit pendidikan di bawah Pemerintah Kota menyiapkan dan mengadakan sarana prasarana yang merata di setiap unit jenjang pendidikannya. Setiap unit jenjang pendidikan di kota Banjarbaru seluruhnya wajib memiliki tenaga pengajar dan administrasi yang berkompeten dan sama rata. Para pengelola unit pendidikan termasuk Kepala Dinas Pendidikan beserta pejabatnya harus merupakan orang profesional dan dari karir pengelola unit pendidik termasuk.

Selain itu perlu dilakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap sekolah untuk mengetahui kekurangan yang paling mendesak serta menentukan prioritas pembangunan atau renovasi berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar (Hidayat, 2024).

Mengatasi masalah anak putus sekolah memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga.

Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan yaitu pemerintah berkewajiban untuk turun ke bawah dan memonitor agar memastikan setiap anak di Kota Banjarbaru mendapatlan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikannya yang gratis dan murah. Jangan sampai ada anak putus sekolah dan atau tidak sekolah. Kemudian menambah unit jenjang pendidikan berdasarkan kebutuhan setiap wilayah yang ada di Kota Banjarbaru.

Selanjutnya menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meringankan beban biaya pendidikan, memberikan bantuan langsung seperti subsidi biaya seragam, buku, dan alat tulis kepada keluarga yang membutuhkan serta menyediakan kurikulum yang relevan dan menarik bagi anak-anak, termasuk pendidikan vokasional yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Pendekatan-pendekatan ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyelesaikan pendidikan mereka (Makhfud, 2024).

Pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Berikut adalah beberapa solusi untuk meningkatkan pengawasan dana BOS  yaitu seorang Kepala Daerah atau Wali Kota berkewajiban untuk mengawasi dan mengevaluasi dana atau biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta memastikan setiap komite sekolah harus transparan dan akuntabel dan memastikan pula komite sekolah tidak dijadikan alibi untuk memungut berbagai biaya kepada orang tua siswa.

Selain itu dengan memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang pengelolaan keuangan, termasuk bagaimana mengelola dana BOS secara efektif dan akuntabel. Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan dari program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai dengan optimal (Makhfud, 2024).

• Penulis adalah Akademisi ULM