Menunggu Transfer, Daerah Bisa Kehilangan Masa Depan

Oleh: Dr Lukman Fadlun

Pembangunan daerah sering kali berhadapan dengan ironi. Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik terus meningkat.

Namun, kemampuan keuangan pemerintah daerah tidak selalu bergerak secepat tuntutan tersebut.

Sebagian besar daerah masih menggantungkan pembiayaan pembangunan pada transfer pemerintah pusat. Ketergantungan ini membuat ruang fiskal daerah relatif terbatas.

Ketika transfer mengalami penyesuaian atau kebijakan anggaran pusat berubah, program pembangunan daerah ikut menghadapi tekanan.

Data yang dikutip Bappenas menunjukkan bahwa rata-rata 66,2 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Angka ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam hubungan fiskal pusat dan daerah,terkait kewenangan pembangunan telah didesentralisasikan, tetapi kemandirian pembiayaannya belum sepenuhnya terbentuk.

Persoalannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang tersedia. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah menemukan sumber pembiayaan lain agar pembangunan tidak terus menunggu kepastian transfer.

Kita perlu mengubah cara pandang terhadap pembiayaan pembangunan. APBD memang tetap menjadi instrumen utama, tetapi tidak harus menjadi satu-satunya sumber dana.

Pemerintah daerah perlu mulai melihat pembiayaan alternatif sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.

Buku Saku Pendanaan Alternatif untuk Pemerintah Daerah yang diterbitkan Bappenas memberikan gambaran mengenai sejumlah instrumen yang dapat dimanfaatkan.

Di antaranya pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerusan pinjaman luar negeri, dana filantropi keagamaan melalui ZISWAF, pendanaan berbasis ekologis, hingga dana abadi daerah.

Pilihan tersebut membuka peluang bagi daerah untuk memperluas kapasitas pembiayaan tanpa sepenuhnya membebankan kebutuhan pembangunan kepada APBD.

Namun, setiap instrumen memiliki karakteristik, persyaratan, konsekuensi fiskal, dan risiko yang harus diperhitungkan secara cermat.

Pinjaman daerah, misalnya, dapat menjadi alternatif untuk membiayai infrastruktur yang manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang. Obligasi dan sukuk daerah membuka peluang penghimpunan dana dari pasar keuangan.

Sementara itu, KPBU memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa pendekatan tersebut bukan sekadar konsep di atas kertas. Pengembangan MRT Jakarta melalui penerusan pinjaman luar negeri menjadi salah satu contoh bagaimana pembiayaan di luar pola APBD dapat mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar.

Pengembangan infrastruktur kesehatan melalui pinjaman daerah, seperti di Kabupaten Gianyar, juga memperlihatkan adanya alternatif pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Contoh-contoh tersebut memberikan pelajaran bahwa keterbatasan APBD tidak selalu harus berujung pada tertundanya pembangunan. Ada ruang untuk berinovasi selama pemerintah daerah memiliki perencanaan yang layak, kemampuan fiskal yang terukur, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah persoalan sebenarnya berada. Banyak pemerintah daerah masih lebih sibuk mengelola rutinitas anggaran daripada membangun strategi investasi publik.

Orientasi birokrasi sering berhenti pada bagaimana anggaran terserap, bukan bagaimana sumber daya keuangan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Padahal, pendanaan alternatif tidak cukup hanya dengan keberanian mengakses pinjaman atau menawarkan proyek kepada investor.

Pemerintah daerah harus memiliki proyek yang layak secara ekonomi, jelas manfaat sosialnya, memiliki kepastian hukum, dan didukung studi kelayakan yang memadai. Tanpa persiapan tersebut, inovasi pembiayaan justru berpotensi menciptakan beban fiskal baru.

Kepala daerah juga perlu memahami bahwa setiap keputusan pembiayaan memiliki konsekuensi jangka panjang.

Pinjaman harus dibayar, obligasi memiliki kewajiban kepada investor, dan KPBU membutuhkan pembagian risiko yang adil. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, kapasitas aparatur, serta pengawasan publik menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.

Kepemimpinan daerah dituntut bergerak lebih jauh dari sekadar menjadi pengelola APBD.

Kepala daerah perlu memiliki perspektif sebagai manajer investasi publik, yakni mampu mengidentifikasi potensi daerah, merancang proyek yang bankable, membangun kemitraan, dan memastikan setiap rupiah pembiayaan memberikan dampak bagi masyarakat.

Peluang pendanaan berbasis ekologis dan ZISWAF juga patut mendapat perhatian. Daerah yang memiliki potensi lingkungan dapat mengembangkan skema pembiayaan yang mendukung konservasi dan keberlanjutan.

Sementara itu, dana sosial keagamaan dapat diarahkan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan tata kelola masing-masing lembaga. Dana abadi daerah pun dapat menjadi instrumen jangka panjang apabila dirancang dengan dasar hukum, sumber pendanaan, dan pengelolaan yang kuat.

Tentu saja, tidak semua instrumen cocok diterapkan di setiap daerah. Kapasitas fiskal, potensi ekonomi, kualitas kelembagaan, dan kebutuhan pembangunan masing-masing daerah berbeda.

Karena itu, pemerintah daerah harus mampu memilih skema pembiayaan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan sekadar mengikuti tren atau meniru keberhasilan daerah lain.

Ketergantungan terhadap transfer pusat memang tidak mungkin dihilangkan dalam waktu singkat. Transfer antarpemerintahan tetap memiliki fungsi penting untuk menjaga pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar tanpa upaya memperluas sumber pembiayaan akan membuat daerah sulit bergerak lebih cepat.

Pembangunan tidak boleh terus-menerus menunggu transfer. Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, rumah sakit yang memadai, sekolah berkualitas, air bersih, transportasi, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Semua kebutuhan itu memerlukan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan.

Daerah yang mampu membaca peluang pendanaan, membangun proyek berkualitas, dan mengelola risiko secara bertanggung jawab akan memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pembangunan. Sebaliknya, daerah yang hanya menunggu alokasi anggaran dari pusat berisiko kehilangan momentum.

Persoalan mendasar pembangunan daerah hari ini bukan sekadar kekurangan uang, melainkan keberanian dan kemampuan mengelola berbagai sumber pembiayaan secara cerdas.

Sebab, masa depan daerah tidak semestinya ditentukan oleh seberapa lama pemerintah menunggu transfer, melainkan oleh seberapa jauh mereka mampu menciptakan sumber daya untuk membiayai masa depannya sendiri.

Penulis adalah Dosen Luar Biasa