Literasi Keuangan Kalsel Peringkat Kedua Nasional
Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo mengapresiasi buku karya Jurnalis Senior, Muhammad Risanta, sebagai salah satu bahan literasi bagi generasi muda. (Foto - Olpah Sari).
Kalimantan Selatan mencatat prestasi membanggakan dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), indeks literasi keuangan Kalsel mencapai 79,69 persen.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, menyampaikan bahwa capaian tersebut menempatkan Kalsel pada peringkat kedua nasional dari 38 provinsi, setelah DKI Jakarta.
Angka ini sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan dan terpaut 10,12 poin persentase di atas rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
“Prestasi tersebut menunjukkan semakin kuatnya pemahaman masyarakat Kalsel terhadap produk, layanan, dan pengelolaan keuangan. Tingkat literasi yang tinggi juga menjadi modal penting dalam membangun masyarakat yang lebih cakap mengambil keputusan keuangan serta meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga,” ungkap Agus Maiyo dalam media update di Banjarmasin, Senin (02/11/2026).
Tidak hanya unggul dalam literasi, Kalsel juga mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 94,88 persen. Angka ini menempatkan Kalsel pada peringkat ke-11 nasional dan melampaui rata-rata nasional sebesar 93,53 persen.
Dengan capaian tersebut, Kalimantan Selatan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan sebesar 93 persen. Kedua target tersebut bahkan tercapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.
Keunggulan literasi keuangan Kalsel juga terlihat merata berdasarkan wilayah tempat tinggal. Indeks literasi masyarakat perkotaan mencapai 82,98 persen, sedangkan masyarakat perdesaan sebesar 75,56 persen. Meski terdapat selisih, kedua kelompok sama-sama menunjukkan capaian yang melampaui rata-rata nasional.
SNLIK mengukur literasi keuangan melalui lima parameter utama, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Kelima aspek tersebut menggambarkan bukan hanya sejauh mana masyarakat mengenal produk dan lembaga keuangan, tetapi juga kemampuan, kepercayaan, serta perilaku mereka dalam mengelola keuangan sehari-hari.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan mengukur tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat.
Meski menunjukkan hasil menggembirakan, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam pengembangan keuangan syariah.
Indeks literasi keuangan syariah Kalsel tercatat sebesar 44,46 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 43,07 persen. Namun, kondisi berbeda terlihat pada indeks inklusi keuangan syariah yang baru mencapai 10,34 persen, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 13,24 persen.
Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti penggunaan produk dan layanannya. Padahal, Kalsel memiliki peluang besar untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan berbasis prinsip syariah.
“Peningkatan inklusi keuangan syariah menjadi salah satu agenda penting ke depan. Edukasi publik perlu diperkuat dan diikuti perluasan akses, inovasi produk, serta peningkatan kualitas layanan industri jasa keuangan syariah,” ujar Agus Maiyo.
Secara nasional, hasil SNLIK 2026 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69,57 persen, meningkat dibandingkan 66,64 persen pada 2025. Adapun indeks inklusi keuangan nasional tercatat sebesar 93,53 persen.
Tingginya indeks literasi keuangan Kalimantan Selatan menjadi modal positif bagi penguatan ekosistem jasa keuangan daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemahaman tersebut semakin produktif, tercermin dalam keputusan keuangan yang bijak, akses layanan yang lebih luas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Olpah Sari).
