Embung Mini, Langkah Taktis Memadamkan Karhutla
Oleh : Muhammad Risanta
Ada satu hal yang sering luput dibicarakan saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas. Bukan semata-mata berapa banyak personel yang dikerahkan, melainkan seberapa cepat dan efektif mereka mendapatkan air untuk memadamkan api.
Di lapangan, waktu sangat menentukan. Api yang belum terlalu besar masih mungkin dikendalikan dengan peralatan sederhana dan pasokan air yang memadai.
Namun, ketika api merambat ke lahan gambut, persoalannya menjadi jauh lebih rumit. Kobaran di permukaan bisa saja padam, sementara bara masih bertahan di bawah tanah. Tanpa pembasahan yang cukup, api berpotensi muncul kembali.
Dalam konteks itu, gagasan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin membangun embung mini di Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, menurut kami, sangat patut dilihat sebagai langkah strategis.
Embung berukuran 20 x 20 meter dengan kedalaman sekitar dua meter tersebut disiapkan sebagai sumber air bagi helikopter water bombing. Saat ini, fasilitas itu masih dalam proses pembangunan.
Secara sederhana, idenya masuk akal mendekatkan sumber air ke wilayah penanganan kebakaran agar waktu pengisian helikopter lebih singkat.
Semakin efisien waktu yang digunakan untuk mengambil air, semakin besar peluang meningkatkan frekuensi penjatuhan air dalam periode operasi yang sama, sepanjang kondisi cuaca, keselamatan penerbangan, dan kapasitas helikopter mendukung.
Dalam operasi karhutla, beberapa menit bisa berarti banyak. Jarak tempuh menuju sumber air, antrean pengisian, kondisi akses, hingga koordinasi antartim ikut menentukan kecepatan respons. Embung yang ditempatkan secara tepat dapat memangkas sebagian hambatan tersebut.
Menghitung manfaat, bukan sekadar membangun kolam
Dari sudut pandang ekonomi, embung mini merupakan investasi pada kesiapsiagaan. Ukurannya mungkin tidak besar, tetapi manfaatnya bisa terasa apabila lokasinya strategis dan dirancang sesuai kebutuhan operasi.
Kebakaran lahan menimbulkan biaya yang jauh melampaui ongkos pemadaman. Lahan pertanian dapat rusak, aktivitas usaha terganggu, transportasi terhambat, dan warga harus menanggung dampak asap terhadap kesehatan serta produktivitas. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk personel, peralatan, logistik, dan penanganan dampak bencana.
Karena itu, belanja untuk infrastruktur pendukung pemadaman layak dinilai sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi kerugian yang lebih besar.
Prinsipnya sederhana saja, mencegah api meluas sering kali lebih murah daripada menangani kebakaran yang sudah telanjur membesar.
Tentu, manfaat ekonominya tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan embung. Pemerintah perlu menghitung berapa waktu pengisian air yang dapat dihemat, seberapa sering embung digunakan, bagaimana kecukupan pasokan airnya, serta apakah fasilitas tersebut benar-benar membantu mempercepat pemadaman.
Evaluasi semacam ini penting agar anggaran publik menghasilkan manfaat yang terukur.
Praktis, taktis, dan sesuai kebutuhan lapangan
Embung juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem penanganan karhutla, bukan fasilitas yang berdiri sendiri. Kapasitas tampung harus disesuaikan dengan kebutuhan pengisian helikopter, kondisi tanah, ketersediaan air, serta akses bagi peralatan pendukung. Pengelolaannya membutuhkan pemantauan agar air tetap tersedia saat diperlukan.
Di kawasan gambut, pemadaman dari udara pun tidak bisa bekerja sendirian. Air yang dijatuhkan helikopter membantu menekan api di area sasaran, tetapi penanganan di darat tetap dibutuhkan untuk memeriksa titik panas, melakukan pembasahan lanjutan, dan mencegah api kembali menyala. Koordinasi antara petugas udara dan darat menjadi bagian penting dari keberhasilan operasi.
Pendekatan taktis juga berarti memetakan titik rawan, menentukan lokasi sumber air yang efektif, dan menyiapkan alternatif apabila embung mengering atau tidak dapat digunakan.
Dengan perencanaan yang tepat, pemerintah tidak harus selalu memulai dari nol setiap kali karhutla kembali terjadi.
Lebih jauh, embung berpotensi memiliki manfaat setelah masa darurat berlalu. Jika desain, kualitas air, dan tata kelolanya memungkinkan, fasilitas itu dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembasahan lahan, kebutuhan pertanian, atau kegiatan produktif lainnya.
Namun, pemanfaatan tambahan tersebut tetap harus disesuaikan dengan fungsi utama, keselamatan, dan kondisi lingkungan setempat.
Warga jangan hanya menjadi penonton
Ada hal lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat sekitar, termasuk pemilik lahan yang terdampak karhutla.
Penanganan kebakaran tidak seharusnya hanya mengandalkan BPBD, Manggala Agni, Tagana, TNI-Polri, dan relawan pemadam kebakaran swasta.
Warga yang memahami kondisi wilayah dapat membantu mengenali titik api sejak dini, melaporkan kemunculan asap, membuka akses yang diperlukan, serta mendukung upaya pencegahan sesuai kemampuan dan standar keselamatan.
Pemilik lahan pun perlu dilibatkan dalam upaya menjaga wilayahnya, termasuk memastikan tidak ada aktivitas pembakaran yang berisiko memicu kebakaran.
Pemerintah dapat membangun kesepakatan bersama, mengembangkan kelompok siaga, serta menyediakan pelatihan dan jalur pelaporan yang mudah dijangkau.
Kita juga patut memberi perhatian kepada relawan pemadam kebakaran swasta. Sebagian dari mereka bergerak dengan sumber daya terbatas, bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk bahan bakar, peralatan, dan perjalanan menuju lokasi kebakaran. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya kepedulian sosial masyarakat.
Tetapi, kepedulian itu jangan sampai menjadi alasan bagi pemerintah atau pihak lain untuk membiarkan relawan menanggung beban terlalu besar.
Gotong royong bukan berarti menyerahkan tanggung jawab kepada mereka yang paling berani turun ke lapangan. Relawan membutuhkan dukungan logistik, peralatan pelindung, akses air, pelatihan, serta perlindungan keselamatan yang memadai.
Kita seharusnya malu apabila keberanian relawan hanya dipuji ketika mereka mempertaruhkan tenaga dan biaya sendiri, sementara dukungan yang mereka perlukan belum terpenuhi.
Apresiasi paling nyata bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan memastikan mereka dapat bertugas dengan aman dan tidak terus-menerus menanggung ongkos penanganan bencana dari kantong pribadi.
Dari respons darurat menuju kesiapsiagaan
Gagasan Gubernur Muhidin membangun embung mini layak menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas dalam menangani karhutla.
Langkah ini menawarkan solusi praktis untuk mendekatkan sumber air, mempercepat dukungan pemadaman udara, dan memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran.
Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan yakni pembangunan yang tepat, pemeliharaan, koordinasi antarpihak, serta keterlibatan masyarakat.
Embung perlu didukung oleh sistem deteksi dini, patroli, pembasahan lahan gambut, dan kesiapan personel.
Bagi Kalimantan Selatan, yang berulang kali menghadapi ancaman karhutla, investasi pada kesiapsiagaan bukan sekadar urusan teknis.
Ini juga menyangkut perlindungan ekonomi warga, keberlanjutan lahan produktif, kualitas udara, dan efisiensi penggunaan anggaran publik.
Sebab, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan setelah membesar.
Tetapi menurut hemat kami adalah yang lebih penting adalah seberapa cepat api ditemukan, seberapa siap sumber daya tersedia, dan seberapa kecil kerugian yang harus ditanggung masyarakat.
Embung mini mungkin tampak sederhana. Namun, jika dirancang dengan tepat dan dikelola secara konsisten, kolam penampung air itu dapat menjadi bagian penting dari strategi besar, karena membuat pemadaman lebih cepat, penggunaan sumber daya lebih efisien, dan masyarakat lebih terlindungi.
Penulis adalah Jurnalis CNN Indonesia & Akademisi.
