Banjarmasin Dorong Kebijakan Pembangunan Berbasis Data Akurat

Kualitas pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dijalankan atau anggaran yang dibelanjakan.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan menjawab persoalan nyata masyarakat, dengan menggunakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip tersebut ditekankan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertema Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/10/2026).

Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda, yang mewakili Wali Kota H. Muhammad Yamin HR, menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap fungsi data dalam penyelenggaraan pembangunan.

“Kita harus mengubah cara pandang dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” pesan Wali Kota yang disampaikan Hj. Ananda.

Pergeseran tersebut menuntut data berfungsi lebih jauh daripada sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. Informasi mengenai pendidikan, kesehatan, kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik, hingga ketenagakerjaan harus mampu membantu pemerintah mengenali persoalan, menentukan prioritas, menetapkan sasaran program, dan mengukur hasil pembangunan.

Dengan dukungan data yang tepat, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, wilayah yang masih menghadapi keterbatasan layanan, serta bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, menegaskan bahwa pengumpulan data harus disertai tujuan dan analisis yang jelas.

“Data itu tidak berhenti pada pengumpulan. Data harus dilihat fungsinya untuk apa, kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurut dia, penyelenggaraan statistik sektoral bukan semata-mata tanggung jawab Diskominfotik. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam menghasilkan, menjaga kualitas, dan memanfaatkan data sesuai dengan tugas masing-masing.

Penguatan tata kelola data juga diarahkan pada pemanfaatan portal data pemerintah daerah secara lebih terintegrasi. Kesamaan rujukan data diperlukan agar perangkat daerah tidak menggunakan informasi yang berbeda ketika menyusun perencanaan, menetapkan anggaran, melaksanakan program, hingga mengevaluasi hasilnya.

Dalam praktiknya, data harus membantu menjawab persoalan yang konkret: masalah apa yang paling mendesak, siapa yang membutuhkan bantuan, wilayah mana yang harus diprioritaskan, serta apakah program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan ini juga menuntut konsistensi dalam pengumpulan, pembaruan, standardisasi, dan analisis data. Tanpa kualitas informasi yang terjaga, kebijakan berisiko dibangun berdasarkan gambaran kondisi yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kolaborasi kampus dan inovasi berbasis data

Pemanfaatan data untuk menjawab persoalan perkotaan turut dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dan generasi muda.

Dalam Banjarmasin Datathon 2026, para peserta mengolah data menjadi analisis yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan kota.

Juara pertama diraih Febria Sera Darnefi dari Universitas Sari Mulia melalui kajian pemanfaatan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi motif sasirangan dan pemodelan spasial sentra industri kecil dan menengah (IKM).

Juara kedua diraih Muhammad Rizky Aditya dari Universitas Lambung Mangkurat melalui analisis klaster beban penyakit dan sumber daya pelayanan kesehatan puskesmas. Sementara juara ketiga diraih Muhammad Fadillah dari Universitas Lambung Mangkurat melalui pemetaan ketimpangan pelayanan persampahan.

Ketiga kajian tersebut memperlihatkan beragam kemungkinan pemanfaatan data, mulai dari pengembangan industri berbasis potensi lokal hingga pemetaan kebutuhan layanan kesehatan dan persampahan.

Inovasi serupa muncul dalam Banjarmasin Smart City Ideathon 2026. Tim Geo-Sinfra Gogo dari Politeknik Negeri Banjarmasin mengembangkan sistem informasi geografis untuk pemetaan infrastruktur permukiman menggunakan CNN dan Decision Tree.

Tim Gawi Sabumi Tech dari Universitas Lambung Mangkurat mengembangkan SAMBAT, sistem agen masyarakat berbasis kecerdasan buatan melalui social listening dan normalisasi Bahasa Banjar untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.

Adapun tim Buhan Amawang dari Politeknik Negeri Banjarmasin mengembangkan Banua Simpun, sebuah konsep digitalisasi bank sampah dan aksi bersih sungai berbasis gamifikasi.

Rangkaian inovasi tersebut menunjukkan bahwa data dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah digunakan untuk membaca persoalan, merancang solusi, dan mendukung pelayanan publik.

Keberhasilan diukur dari dampak bagi masyarakat

Meski demikian, pemanfaatan data tidak cukup ditopang teknologi. Pemerintah juga membutuhkan koordinasi antarperangkat daerah, standar pengelolaan yang konsisten, pembaruan informasi secara berkala, serta kemampuan aparatur dalam membaca dan menerjemahkan data menjadi kebijakan.

Portal data yang lengkap, misalnya, belum dengan sendirinya menjamin sebuah program tepat sasaran. Pemerintah tetap perlu memastikan informasi yang tersedia benar-benar digunakan dalam perencanaan dan penganggaran, kemudian menguji apakah pelaksanaannya menghasilkan perubahan yang terukur.

Bagi Kota Banjarmasin, penguatan statistik sektoral karena itu perlu terhubung dengan seluruh siklus pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, penentuan prioritas, penyusunan program, pengalokasian anggaran, pelaksanaan intervensi, hingga evaluasi manfaat.

Ukuran keberhasilan pengelolaan data bukan semata-mata jumlah informasi yang berhasil dihimpun atau banyaknya inovasi yang dihasilkan.

Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana data membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat, menggunakan anggaran secara lebih terarah, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.(Ridzky Husna).