GAPKI Siap Bersinergi dan Dukung Sistem Pagar Betis Hadapi Karhutla Kalsel
Pertemuan khusus Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq dengan jajaran pemerintah daerah, kepala SKPD terkait, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, BNPB, perusahaan pertambangan, pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), serta perusahaan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan..(Foto - GAPKI Kalsel).
Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen secara terpadu.
Pemerintah pusat mendorong strategi penanganan berbasis kolaborasi melalui sistem pagar betis, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq saat melakukan kunjungan lapangan dan memberikan arahan dalam rangka antisipasi serta penanggulangan karhutla di Pos Pantau Karhutla Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (18/8/2026).
Kunjungan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, kepala SKPD terkait, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, BNPB, perusahaan pertambangan, pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), serta perusahaan anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan.
Dalam arahannya, Hanif Faisol menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial.
Menurutnya, karakteristik kebakaran hutan dan lahan, terlebih saat menghadapi musim kemarau panjang, membutuhkan strategi bersama dengan pengerahan kekuatan secara menyeluruh.
“Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga unit usaha agar pengendalian berjalan terpadu,” ujar Hanif Faisol.
Ia menjelaskan, konsep sistem pagar betis menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Sistem tersebut dilakukan dengan membangun pertahanan bersama melalui penguatan pemantauan dini, kesiapsiagaan personel, dukungan sarana prasarana, serta respons cepat ketika ditemukan titik api.
Menurut Hanif, keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam membangun koordinasi dan bergerak dalam satu komando.
“Semua kekuatan harus bergerak bersama. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri karena karhutla merupakan persoalan bersama yang membutuhkan solusi bersama,” tegasnya.
GAPKI Kalsel Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla
Ketua GAPKI Kalimantan Selatan Eddy S. Binti menyatakan dunia usaha perkebunan kelapa sawit siap mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Menurutnya, kondisi musim kemarau panjang saat ini membutuhkan kerja sama lintas sektor agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini.
“GAPKI Kalsel siap bersinergi dengan semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla, baik dengan masyarakat, pemerintah daerah, TNI dan Polri,” ujar Eddy S. Binti.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam menyatukan kekuatan, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun strategi penanganan di lapangan.
“Sinergi ini diperlukan dalam menyatukan pemikiran dan kekuatan bersama dalam pencegahan karhutla dengan musim kemarau panjang ini,” katanya.
Eddy menambahkan, GAPKI Kalsel bersama perusahaan anggota terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla melalui dukungan personel, sarana pemadaman, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen sektor perkebunan dalam menjaga lingkungan dan membantu pemerintah melakukan penanganan karhutla secara terpadu.
Dengan sistem pagar betis dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terukur, terutama menghadapi puncak musim kemarau yang masih berlangsung.(Olpah Sari).
