100 Lebih Aplikasi Ditata, Ini Langkah Kadiskominfotik Banjarmasin!

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, menggunakan apel pagi perdananya sebagai pembina apel di Balai Kota Banjarmasin untuk menyampaikan satu pesan penting yakni pemerintah kota perlu membenahi sistem digital yang sudah ada sebelum kembali menambah aplikasi baru.

Di hadapan jajaran aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2026), Febpry menyampaikan dua pekerjaan yang sedang menjadi perhatian Diskominfotik.

Pertama, memastikan jaringan internet di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berjalan baik. Kedua, memetakan dan mengintegrasikan sekitar 100 lebih aplikasi yang selama ini digunakan di lingkungan Pemko Banjarmasin.

Kebijakan itu menunjukkan perubahan fokus pengelolaan teknologi informasi. Diskominfotik tidak ingin digitalisasi pemerintahan hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, tetapi dari kemampuan sistem tersebut bekerja secara terhubung dan benar-benar digunakan untuk menunjang pekerjaan pemerintahan.

“Saat ini kami sedang mengadakan asesmen terhadap jaringan-jaringan internet yang ada di lingkup SKPD. Harapannya, distribusi internet yang ada di SKPD tidak mengalami kendala,” ujar Febpry saat memimpin apel, Rabu pagi (13/08/2026).

Menurut dia, persoalan konektivitas di lingkungan perangkat daerah tidak selalu berada pada jaringan internet. Hasil asesmen awal menunjukkan terdapat sejumlah titik yang justru menghadapi persoalan pada perangkat pendukung.

“Beberapa hasil asesmen terkait jaringan internet sebenarnya tidak ada masalah. Kemungkinan ada problem pada perangkat-perangkat yang ada di setiap SKPD,” katanya.

Temuan tersebut membuat pembenahan infrastruktur digital tidak cukup dilakukan dengan menambah kapasitas jaringan. Kondisi perangkat yang digunakan masing-masing SKPD juga perlu dipastikan mampu mendukung sistem pemerintahan berbasis digital.

100 Lebih  Aplikasi Masuk Pemetaan

Pekerjaan lain yang kini dilakukan Diskominfotik adalah menata sekitar 100 lebih aplikasi yang telah dikembangkan Pemko Banjarmasin.

Febpry mengatakan, aplikasi-aplikasi tersebut sedang dipetakan berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Sistem yang memiliki kesamaan atau dapat saling terhubung akan dikelompokkan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami sedang melakukan grouping beberapa aplikasi yang mempunyai topologi yang sama. Artinya, kami sedang fokus mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” ujarnya.

Pendekatan tersebut sekaligus menjadi alasan Diskominfotik menahan sementara usulan pengembangan aplikasi baru.

Febpry meminta perangkat daerah memahami kebijakan tersebut karena Diskominfotik ingin terlebih dahulu memastikan aplikasi yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhubung dalam satu sistem.

“Kami mohon maaf jika ada bapak ibu yang mengajukan pembuatan aplikasi baru sementara kami pending dulu. Saat ini kami fokus untuk mengerjakan beberapa dashboard yang menjadikan aplikasi itu satu kesatuan,” tuturnya.

Kebijakan ini bukan berarti pengembangan teknologi dihentikan. Sebaliknya, Diskominfotik mengarahkan pengembangan digital pada konsolidasi sistem yang sudah dimiliki pemerintah kota.

Jika sebelumnya kebutuhan digitalisasi dapat diterjemahkan dalam bentuk aplikasi baru, pendekatan yang kini didorong adalah melihat terlebih dahulu apakah kebutuhan tersebut sebenarnya sudah dapat dipenuhi oleh sistem yang tersedia.

Langkah ini juga berkaitan dengan pengelolaan data. Ketika aplikasi pemerintah berjalan sendiri-sendiri, data berpotensi tersebar di berbagai sistem. Integrasi diperlukan agar informasi yang dihasilkan perangkat daerah dapat dimanfaatkan secara lebih terarah dan tidak menimbulkan pekerjaan yang sama di banyak tempat.

Bagi Diskominfotik Banjarmasin, pekerjaan digitalisasi pemerintahan kini tidak berhenti pada pembangunan aplikasi. Jaringan, perangkat, aplikasi, data dan dashboard harus ditempatkan dalam satu kerangka kerja yang saling mendukung.

Portal Satu Data Kota Banjarmasin menjadi salah satu bagian dari infrastruktur pengelolaan data pemerintah daerah yang telah dikembangkan.

Karena itu, asesmen jaringan dan konsolidasi aplikasi berjalan beriringan. Infrastruktur yang baik tanpa sistem yang terintegrasi akan menyisakan persoalan. Sebaliknya, aplikasi yang banyak juga tidak otomatis membuat pelayanan pemerintahan menjadi lebih efektif jika masing-masing sistem bekerja tanpa hubungan satu sama lain.

Pesan yang disampaikan Febpry dalam apel perdananya dengan demikian tidak sekadar menyangkut urusan teknis Diskominfotik.

Ada pekerjaan rumah yang lebih besar, yakni memastikan investasi teknologi informasi pemerintah kota memberikan manfaat yang nyata bagi aparatur dan masyarakat.

Ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintahan bukan lagi berapa banyak aplikasi yang berhasil dibuat, melainkan apakah teknologi tersebut mampu memangkas pekerjaan yang berulang, memudahkan aparatur mengakses data, mempercepat proses kerja dan pada akhirnya memperbaiki pelayanan publik.(Ridzky Husna).