Pemandu Gunung dan Koperasi Merah Putih
Sebuah Gagasan Cerdas yang Layak Didaki
Oleh: Muhammad Risanta
Ada satu pertanyaan sederhana yang beberapa hari terakhir terus menggelitik pikiran saya. Bisakah pemandu gunung bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih?
Pertanyaan ini muncul dalam sebuah perbincangan santai bersama Traveller Abby, Founder LPK Elang Khatulistiwa Indonesia (EKI).
Semakin lama kami berdiskusi, semakin terasa bahwa ide ini bukan sekadar wacana. Justru, bisa menjadi salah satu model baru pengembangan pariwisata Indonesia.
Selama ini, ketika berbicara tentang pemandu gunung, yang terbayang adalah seseorang yang mengantar pendaki mencapai puncak. Padahal, profesi ini jauh lebih kompleks.
Seorang pemandu gunung adalah navigator, penyelamat pertama ketika terjadi kecelakaan, komunikator, pendidik lingkungan, sekaligus duta pariwisata.
Ironisnya, sebagian besar pemandu gunung di Indonesia masih bekerja secara individual. Mereka mencari tamu sendiri, membeli perlengkapan sendiri, memasarkan jasa sendiri, bahkan menanggung risiko sendiri. Mereka memiliki kemampuan, tetapi belum memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat.
Kalau mau jujur inilah komunikasi yang saya bangun dengan Abby, dalam menyatukan gagasan dan mempertemukan antara pariwisata dan koperasi.
Data pemerintah menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia sedang berada pada tren yang sangat positif. Hingga kuartal III 2025, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 3,96 persen, menghasilkan devisa sekitar USD13,82 miliar, serta menyerap 25,91 juta tenaga kerja. Pemerintah bahkan menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 16–17,6 juta orang pada 2026.
Artinya, kebutuhan terhadap sumber daya manusia pariwisata yang profesional akan terus meningkat.
Menariknya lagi, dalam Program Prioritas Kementerian Pariwisata Tahun 2026 terdapat target 1.500 pemandu wisata gunung dan wisata tirta untuk dilatih dan disertifikasi di 16 lokasi. Hingga Maret 2026, sebanyak 500 orang telah mengikuti proses tersebut.
Data ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberi perhatian serius terhadap profesi pemandu wisata alam. Namun saya melihat masih ada satu mata rantai yang belum tersambung.
Pelatihan Saja Tidak Cukup
Saya sepakat bahwa pelatihan adalah fondasi.
Tetapi setelah pelatihan selesai, pertanyaan berikutnya adalah lalu mereka bekerja di mana? Bagaimana mereka mengembangkan usaha? Bagaimana mereka mendapatkan akses modal, pemasaran, perlindungan, dan jaringan?
Memang cerdas pemikiran bahwa koperasi dapat memainkan peran yang selama ini belum banyak dibicarakan.
Koperasi tidak hanya identik dengan simpan pinjam. Dalam konteks pariwisata modern, koperasi dapat menjadi organisasi bisnis milik para pemandu gunung sendiri.
Bayangkan jika satu koperasi beranggotakan 100 pemandu gunung.
Mereka bisa mengelola reservasi pendakian secara profesional, menyewakan perlengkapan outdoor, menyediakan pelatihan bersertifikat, membuka toko perlengkapan, mengelola homestay, bahkan menjual paket wisata terpadu.
Keuntungan usaha kembali kepada anggota. Inilah roh koperasi yang sesungguhnya.
Koperasi Merah Putih Bisa Menjadi Rumah Baru
Pemerintah saat ini sedang mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
Yang menarik, arah kebijakan tersebut ternyata mulai disinergikan dengan sektor pariwisata. Bahkan telah diluncurkan program integrasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ke dalam Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa wisata.
Kalau Pokdarwis bisa bergabung dengan koperasi, mengapa pemandu gunung tidak? Bukankah mereka juga pelaku utama dalam ekosistem wisata alam?
Peran LPK Elang Khatulistiwa Indonesia
Dalam diskusi kami, Traveller Abby menyampaikan gagasan yang menurut saya sangat masuk logika. LPK Elang Khatulistiwa Indonesia tidak hanya ingin melatih orang agar mampu mendaki gunung.
Lebih dari itu, pelatihan diarahkan untuk melahirkan pemandu gunung yang memiliki kompetensi pelayanan wisata, memahami mitigasi bencana, menguasai konservasi lingkungan, memiliki kemampuan komunikasi, hingga memahami dasar-dasar kewirausahaan.
Saya membayangkan, apabila pelatihan seperti ini kemudian dihubungkan dengan Koperasi Merah Putih, maka akan lahir sebuah ekosistem baru.
Pelatihan menghasilkan SDM. Koperasi menghasilkan kelembagaan ekonomi. Pariwisata menghasilkan pasar, maka klop tiga elemen ini saling melengkapi.
Jangan hanya mencetak pemandu, tetapi bangun kkosistemnya. Saya sependapat gagasan Abby yang terakhir ini. Karena selama ini kita terlalu sering berbicara tentang sertifikat. Padahal yang lebih penting adalah keberlanjutan profesinya.
Seorang pemandu gunung tidak cukup hanya memiliki kartu kompetensi.
Ia juga membutuhkan pasar, jaringan kerja, perlindungan profesi, akses pembiayaan, serta organisasi ekonomi yang mampu memperkuat posisi tawarnya.
Karena itu saya melihat sinergi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi, lembaga pelatihan seperti LPK Elang Khatulistiwa Indonesia, dan organisasi profesi pemandu wisata merupakan langkah yang layak diperjuangkan.
Jika gagasan ini diwujudkan, Indonesia tidak hanya akan memiliki pemandu gunung yang profesional. Indonesia juga akan memiliki komunitas pemandu gunung yang mandiri secara ekonomi.
Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemandu Wisata Bakti Pertiwi, saya memandang bahwa inilah saat yang tepat untuk mulai mendaki gagasan tersebut.
Sebab setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan bagi saya, langkah pertama itu adalah menyatukan pelatihan, profesi, dan koperasi dalam satu ekosistem pariwisata yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.
*Penulis adalah Jurnalis CNN Indonesia & Ketua Umum Asosiasi Pemandu Wisata Bakti Pertiwi di Bandung.
