Jaga Harga Pangan Tetap Stabil
Foto Ilustrasi - Dok Economic Travelling.Com.
Menjaga stabilitas harga bahan pangan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tengah dinamika ekonomi nasional dan potensi gangguan pasokan akibat faktor cuaca maupun distribusi.
Fokus pemerintah kini tidak lagi sekadar mengendalikan angka inflasi, tetapi memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di Banjarbaru, Senin (13/07/2026).
Menurut Rusma, kondisi inflasi Kalimantan Selatan hingga pertengahan tahun 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,09, menunjukkan tekanan harga relatif rendah dan bahkan beberapa komoditas mengalami penurunan harga.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi berjalan cukup baik. Namun kita tidak boleh lengah karena harga pangan sangat dipengaruhi kondisi pasokan, distribusi, dan perubahan cuaca,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi bukan diukur dari rendahnya angka statistik semata, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga.
Karena itu, Gubernur H. Muhidin menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar memperkuat pemantauan terhadap komoditas pangan bergejolak (volatile food), terutama yang selama ini menjadi penyumbang inflasi.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya menjelaskan, salah satu komoditas yang menjadi perhatian nasional adalah ikan segar. Meski di sejumlah daerah menjadi penyumbang inflasi, kondisi di Kalimantan Selatan masih relatif aman.
“Berdasarkan peta geospasial inflasi, Kalimantan Selatan berada pada kategori hijau untuk komoditas ikan segar. Artinya, pasokan dan harga masih stabil dibandingkan beberapa provinsi lainnya,” jelas Eddy.
Meski demikian, pemerintah daerah diminta tidak menunggu hingga harga melonjak baru melakukan intervensi. Langkah antisipatif seperti Gerakan Pasar Murah, Operasi Pasar, serta penguatan distribusi pangan harus dilakukan sejak dini apabila mulai terdeteksi adanya gejolak harga.
“Pengendalian inflasi harus bersifat preventif. Intervensi yang cepat akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika harga sudah terlanjur tinggi,” katanya.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengembangkan Early Warning System (EWS) Kawal Inflasi – Kalsel Bekerja, sebuah sistem pemantauan digital yang dibangun bersama Badan Pusat Statistik.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memonitor perkembangan harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok secara lebih cepat sehingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dasar data yang akurat dalam menentukan kebijakan.
“EWS menjadi instrumen penting untuk mendeteksi potensi lonjakan harga maupun gangguan pasokan lebih awal sehingga langkah intervensi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Eddy.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan masyarakat tidak terbebani kenaikan harga.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, stabilitas harga pangan bukan sekadar menjaga indikator ekonomi makro. Lebih dari itu, harga pangan yang terkendali merupakan fondasi bagi terjaganya daya beli masyarakat, meningkatnya kesejahteraan warga, serta terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.(M.Irfani).
