Muhidin Perkuat Satu Komando Tangani Karhutla
Gubernur Kalsel H Muhidin memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (06/07/2026). (Foto - Biro Adpim Kalsel).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sistem pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menghadapi ancaman musim kemarau 2026.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan seluruh unsur penanganan Karhutla harus bergerak dalam satu sistem komando agar respons di lapangan lebih cepat, terpadu, dan efektif.
Muhidin menjelaskan, mekanisme penanganan Karhutla di Kalsel tetap berada di bawah kendali langsung gubernur, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator pelaksana.
Menurutnya, penguatan sistem komando menjadi kunci agar koordinasi lintas sektor berjalan optimal, mulai dari pengerahan personel, kesiapan peralatan, hingga strategi pemadaman di wilayah rawan.
“Kita tidak boleh lengah. Semua unsur harus bergerak dalam satu komando agar penanganan di lapangan lebih terarah dan cepat,” tegas Muhidin.
1.678 Titik Panas Jadi Alarm Kewaspadaan
Gubernur mengungkapkan, kondisi cuaca saat ini menjadi perhatian serius. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dengan kondisi yang lebih kering dari biasanya.
Kondisi tersebut mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Data pemerintah mencatat, sepanjang Juni 2026 terdapat 629 titik panas dengan luas kebakaran mencapai 42 hektare.
Sementara secara kumulatif sejak awal tahun hingga awal Juli 2026, tercatat 1.678 titik panas dan 41 kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Muhidin menilai angka tersebut menjadi peringatan serius agar seluruh pihak tidak menganggap ancaman Karhutla sebagai persoalan biasa.
“Data ini menjadi alarm bagi kita semua. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena jauh lebih efektif dibandingkan menangani kebakaran setelah meluas,” ujarnya.
Ring 1 Bandara Syamsudin Noor Jadi Kawasan Prioritas
Muhidin menyebut sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga Karhutla. Sementara Kabupaten Barito Kuala dan Tanah Bumbu masih berada dalam status waspada.
Selain wilayah rawan kebakaran, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap kawasan Ring 1 Bandara Syamsudin Noor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama akibat karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar saat kondisi kering.
Untuk memperkuat pencegahan, Pemprov Kalsel mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal, pengelolaan embung untuk menjaga kelembapan lahan gambut, hingga peningkatan patroli terpadu di kawasan rawan.
Muhidin kembali mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian Karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Ia meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar.
“Pemerintah siap bekerja, aparat siap bergerak, tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga. Keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab bersama agar Kalsel terbebas dari bencana asap akibat Karhutla,” tegasnya.
Menurut Muhidin, pencegahan harus menjadi gerakan bersama karena dampak Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kualitas udara.
Sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman musim kemarau 2026, apel kesiapsiagaan Karhutla ditutup dengan simulasi penanganan kebakaran yang melibatkan personel gabungan.
Simulasi tersebut memperagakan tahapan penanganan mulai dari deteksi awal titik api, koordinasi lintas sektor, pengerahan personel dan peralatan, hingga proses pemadaman sebagai gambaran kesiapan seluruh unsur menghadapi potensi Karhutla di Kalimantan Selatan.(Olpah Sari).
