Kalsel Perkuat Sinergi dengan Kementerian P2MI
Gubernur Kalsel H Muhiidin bersama Menteri Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, H. Mukhtarudin. (Foto - Biro Adpim Kalsel).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam upaya memperluas akses kerja internasional yang aman dan berkualitas bagi masyarakat daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, H. Mukhtarudin, di Kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Selasa (23/06/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menteri P2MI di Kalimantan Selatan yang difokuskan pada penguatan ekosistem pelindungan, peningkatan kompetensi, serta perluasan akses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara legal dan profesional.
Gubernur Muhidin menilai, kehadiran Kementerian P2MI di Kalimantan Selatan memiliki arti strategis di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional.
Menurutnya, daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.
“Kami menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan dan pelindungan pekerja migran asal Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi siap memperkuat kolaborasi agar masyarakat memperoleh akses kerja yang aman, terampil, dan memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Muhidin.
Sebelumnya, Menteri Mukhtarudin bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Selatan meresmikan Migran Center di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ULM.
Fasilitas tersebut menjadi Migran Center pertama di Pulau Kalimantan dan diharapkan berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
Keberadaan Migran Center dinilai penting untuk memastikan calon pekerja migran memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, pelatihan keterampilan, pemahaman mengenai prosedur penempatan, hingga aspek pelindungan hukum sebelum bekerja di luar negeri.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, inisiatif tersebut sejalan dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda.
Muhidin mengatakan, Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan di luar negeri.
Namun, potensi tersebut harus didukung oleh peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan penempatan melalui jalur resmi guna meminimalkan risiko eksploitasi maupun praktik penempatan ilegal.
“Banyak generasi muda Kalimantan Selatan yang memiliki potensi untuk bersaing di pasar kerja internasional. Tantangannya adalah bagaimana memastikan mereka dibekali keterampilan yang sesuai, memiliki sertifikasi, dan diberangkatkan melalui mekanisme yang legal serta terlindungi,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membangun ekosistem penempatan pekerja migran yang lebih terintegrasi, sehingga manfaat ekonomi dari remitansi dapat diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
Turut mendampingi Menteri P2MI dalam kunjungan tersebut antara lain Direktur Jenderal Penempatan, Pelindungan, dan Perluasan Kesempatan Kerja Luar Negeri (P3LN) Dwi Setiawan Susanto, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muhammad Fahri, serta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Selatan Ady Eldiwan.(Olpah Sari).
