Data Akurat, Kebijakan Tepat
Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks, kebutuhan akan data yang akurat bukan lagi sekadar pelengkap dalam proses pembangunan.
Data telah menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas kebijakan, efektivitas program pemerintah, hingga keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda strategis yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah pada tahun-tahun mendatang.
Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (15/06/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, data yang valid dan komprehensif akan membantu pemerintah memahami kondisi riil perekonomian masyarakat sekaligus menentukan langkah pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Pembangunan yang efektif tidak dapat dibangun di atas asumsi. Ia harus bertumpu pada fakta dan data yang akurat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Rusma menjelaskan, hasil sensus nantinya akan menjadi instrumen penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, mengidentifikasi sektor-sektor potensial, serta membaca berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha dan masyarakat.
Informasi tersebut menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, Kalimantan Selatan saat ini tengah menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan pembangunan. Di satu sisi, daerah memiliki potensi besar pada sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Namun di sisi lain, pemerintah memerlukan data yang kuat untuk memastikan seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang tersedia.
Menurutnya, setiap keputusan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada informasi yang akurat agar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat secara tepat.
“Semakin akurat data yang dimiliki, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan. Karena itu, data merupakan fondasi utama dalam proses pembangunan,” tegas Tito.
Ia menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional.
Hasil sensus tersebut akan menjadi salah satu rujukan strategis dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, hingga pengembangan sektor usaha di seluruh Indonesia.
Lebih jauh, Tito menilai pelaksanaan sensus ekonomi tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga akan memperoleh manfaat besar karena data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah membangun sinergi yang kuat dengan BPS agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas tinggi.
Bagi Kalimantan Selatan, sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan nasional. Lebih dari itu, sensus merupakan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui penyediaan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh dan akurat.
Karena ending akhir pembangunan yang berhasil bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan. Pembangunan yang berhasil lahir dari keputusan yang tepat.
Dan keputusan yang tepat hanya dapat dihasilkan dari data yang akurat. Itulah sebabnya, dalam pembangunan modern, satu prinsip menjadi semakin relevan: data akurat, kebijakan tepat.(Olpah Sari).
