Solar Disorot, Pemprov Kalsel Turun Awasi SPBU
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, memimpin langsung sidak dengan menyisir sejumlah titik strategis distribusi BBM subsidi, (Foto - Biro Adpim Kalsel).
Polemik kelangkaan solar subsidi yang memicu aksi demonstrasi ratusan sopir angkutan di Kalimantan Selatan langsung mendapat respons cepat dari pemerintah daerah.
Tak ingin persoalan berkembang menjadi keresahan yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turun langsung mengawasi distribusi BBM subsidi melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU dan SPBKB, Kamis (14/05/2026).
Langkah ini dilakukan menyusul keluhan sopir angkutan dari berbagai daerah di Kalsel yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi.
Persoalan tersebut dinilai tidak bisa dibiarkan berlarut, mengingat sektor transportasi dan distribusi logistik sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
Atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Satgas BBM, TNI, Polri, dan stakeholder terkait diterjunkan langsung ke lapangan untuk memotret kondisi riil distribusi BBM.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, memimpin langsung sidak dengan menyisir sejumlah titik strategis distribusi BBM subsidi, mulai dari SPBKB Trikora, SPBKB Guntung Manggis, SPBU Landasan Ulin Tengah, kawasan Basirih, hingga SPBU Gambut.
Sidak dilakukan bukan sekadar formalitas. Pemerintah ingin memastikan apakah kelangkaan solar benar terjadi akibat keterbatasan pasokan, gangguan distribusi, atau justru adanya potensi penyimpangan di tingkat SPBU.
Di sejumlah titik pemantauan, antrean kendaraan pengangkut masih terlihat, namun dalam kondisi relatif terkendali. Aktivitas pengisian berlangsung normal dan tidak ditemukan antrean panjang yang mengindikasikan kekosongan stok secara masif.
Dari hasil pemeriksaan awal, tim gabungan juga belum menemukan indikasi pelangsiran maupun penyalahgunaan solar subsidi.
“Secara umum hasil sidak cukup baik. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean kendaraan masih dalam kondisi tertib,” kata Ariadi Noor.
Meski demikian, pemerintah memilih tidak cepat berpuas diri. Pengawasan tetap diperketat untuk memastikan distribusi solar subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.
“Kita ingin memastikan dua hal utama stok tersedia dan distribusi berjalan merata. Jangan sampai masyarakat, terutama sopir angkutan, justru dirugikan,” tegas Ariadi.
Tak hanya memeriksa stok dan distribusi, sidak kali ini juga menyoroti laporan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SPBU yang disebut-sebut membebani sopir angkutan saat pengisian solar subsidi.
Pemprov Kalsel mengingatkan bahwa praktik tambahan biaya di luar ketentuan tidak boleh menjadi beban masyarakat.
“Bila ditemukan unsur pemaksaan atau praktik yang merugikan pengguna BBM subsidi, pemerintah memastikan akan mengambil langkah tegas,”tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan sistem barcode Pertamina di SPBU sebagai instrumen pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan berbasis data kebutuhan riil masyarakat.
Meski kondisi lapangan saat sidak relatif terkendali, Pemprov Kalsel memastikan pengawasan distribusi BBM subsidi tidak berhenti sampai di sini.
Sidak terbuka maupun pengawasan tertutup akan terus dilakukan bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum.
Langkah ini dinilai penting agar polemik solar subsidi tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas ekonomi daerah, terutama bagi sektor angkutan barang dan logistik.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tekanan distribusi nasional, pesan Pemprov Kalsel cukup jelas distribusi solar subsidi harus tetap berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.(M.Irfani).
