ISEI Desak Reformasi DBH Sawit

Akademisi ULM Minta Porsi Daerah Penghasil Diperbesar

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau melontarkan kritik keras terhadap skema Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dinilai timpang dan tidak berpihak kepada daerah penghasil.

Melalui forum Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, ISEI Riau mendorong reformulasi total pola pembagian DBH Sawit sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Diskusi yang berlangsung di Ballroom Menara Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Selasa (06/05/2026), dibuka oleh Syahrial Abdi dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sandy Firdaus, Hery Yulianto, Hendryx Wahyudi, serta Riyadi Mustofa. Diskusi dimoderatori Abdul Madian.

Forum tersebut dihadiri para sekretaris daerah kabupaten/kota penghasil sawit, kepala Bapenda, Bappeda, BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Perkebunan, pelaku industri sawit, petani, akademisi, hingga pemerhati perkebunan.

Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo, menegaskan pembagian DBH Sawit dengan komposisi 96 persen untuk pemerintah pusat dan hanya 4 persen bagi daerah merupakan bentuk ketidakadilan fiskal yang selama ini membebani daerah penghasil.

Menurutnya, daerah seperti Riau menanggung dampak besar dari industri sawit, mulai dari kerusakan lingkungan hingga rusaknya infrastruktur akibat tingginya mobilitas angkutan perkebunan dan industri turunan sawit.

“Daerah penghasil sawit tidak boleh terus menjadi penonton di tengah besarnya keuntungan industri sawit nasional. Kekayaan yang dihasilkan dari daerah harus kembali untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat daerah,” tegas Herman.

Dukungan terhadap reformulasi DBH Sawit juga datang dari kalangan akademisi di Banjarmasin.

Pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Yunani, menilai tuntutan ISEI Riau sangat relevan bagi daerah-daerah penghasil sawit lainnya, termasuk Kalimantan Selatan.

Menurut Ahmad Yunani, Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan sektor perkebunan sawit yang terus berkembang dan telah lama berkontribusi terhadap industri sawit nasional.

Namun, kontribusi besar tersebut dinilai belum sebanding dengan dana yang kembali ke daerah melalui skema DBH Sawit.

“Kalimantan Selatan juga merupakan salah satu daerah penghasil sawit yang besar. Karena itu, kami mendukung penuh rekomendasi ISEI Riau agar pemerintah pusat mereformulasi DBH Sawit sehingga persentasenya lebih berpihak kepada daerah penghasil,” ujarnya.

Ia menilai sudah saatnya pemerintah menerapkan skema bagi hasil yang lebih berkeadilan agar daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Daerah penghasil menanggung dampak lingkungan, kerusakan jalan, hingga tekanan sosial ekonomi akibat aktivitas perkebunan dan industri sawit. Karena itu, daerah harus memperoleh porsi yang lebih adil agar manfaat ekonomi sawit benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Akademisi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM itu menambahkan, secara ilmiah kontribusi sektor perkebunan sawit terhadap perekonomian Kalimantan Selatan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Sawit menjadi salah satu sektor strategis penopang pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah sentra perkebunan seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong.

Menurutnya, peningkatan produksi dan luas perkebunan sawit di Kalimantan Selatan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekspor daerah, tetapi juga meningkatkan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, serta fasilitas pendukung logistik di kawasan perkebunan.

Karena itu, Ahmad Yunani menilai skema DBH Sawit saat ini belum mencerminkan prinsip keadilan fiskal antardaerah, sebab sebagian besar pendapatan masih tersentralisasi di pemerintah pusat.

ISEI Riau sendiri mencatat tren penurunan DBH Sawit nasional dalam empat tahun terakhir. Pada 2023, DBH Sawit tercatat sebesar Rp3,396 triliun, turun menjadi Rp3 triliun pada 2024, merosot menjadi Rp1,249 triliun pada 2025, dan kembali anjlok menjadi Rp756,63 miliar pada 2026.

Sementara itu, alokasi untuk Provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2023, Riau menerima Rp392,03 miliar, turun menjadi Rp350,83 miliar pada 2024, kemudian Rp155,11 miliar pada 2025, dan hanya Rp96,11 miliar pada 2026.

Dalam rekomendasi strategisnya, ISEI Riau menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni reformulasi pembagian DBH Sawit agar lebih berpihak kepada daerah, memasukkan komponen Biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam formula DBH, serta melakukan evaluasi dan redesign terhadap peran BPDP yang dinilai terlalu dominan membiayai subsidi biodiesel korporasi besar.

ISEI Riau menyatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan, DPR RI, DPD RI, pemerintah daerah penghasil sawit, hingga jaringan ISEI di seluruh Indonesia sebagai bentuk dorongan kebijakan agar tercipta keadilan fiskal bagi daerah penghasil sawit.(Muhammad Irfani).