Saatnya Banjarmasin Mengunci Stabilitas Harga Secara Berkelanjutan
Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR saat menerima penghargaan dan bantuan insentif Rp.2 Miliar dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Foto - Media Center).
Keberhasilan Pemerintah Kota Banjarmasin meraih insentif Rp2 miliar atas kinerja pengendalian inflasi patut diapresiasi.
Capaian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh selama ini berada di jalur yang tepat.
Namun, penghargaan bukanlah garis akhir melainkan titik tolak untuk memperkuat fondasi kebijakan yang lebih kokoh, adaptif, dan berkelanjutan.
Inflasi daerah bukan sekadar angka statistik. Sebab dia bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Karena itu, tantangan ke depan bukan hanya menjaga tren positif, tetapi memastikan stabilitas harga benar-benar dirasakan di dapur rumah tangga warga.
Ada beberapa langkah strategis yang semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pertama, memperkuat ketahanan pasokan pangan. Selama ini, gejolak inflasi di daerah sangat dipengaruhi oleh distribusi dan ketersediaan komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, dan bahan pokok lainnya. Banjarmasin perlu memastikan rantai pasok berjalan efisien, termasuk memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) sebagai penyangga pasokan saat terjadi lonjakan permintaan atau gangguan produksi.
Kedua, membangun sistem peringatan dini (early warning system) berbasis data real time. Pengendalian inflasi yang efektif tidak bisa hanya bersifat reaktif.
Pemerintah kota perlu memanfaatkan digitalisasi untuk memantau pergerakan harga harian, mengidentifikasi potensi gejolak lebih cepat, dan merespons secara terukur sebelum lonjakan harga terjadi.
Ketiga, mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar lebih progresif dan taktis.
TPID tidak cukup hanya menjadi forum koordinasi, tetapi harus menjadi pusat komando kebijakan yang mampu mengambil langkah cepat, termasuk operasi pasar, intervensi distribusi, hingga pengawasan praktik penimbunan.
Keempat, menjaga keseimbangan antara intervensi pasar dan keberlanjutan pelaku usaha.
Kebijakan pengendalian harga harus tetap memperhatikan ekosistem pelaku usaha, terutama petani, distributor, dan pedagang. Stabilitas harga tidak boleh dicapai dengan menekan salah satu pihak secara berlebihan.
Kelima, memperkuat komunikasi publik. Transparansi informasi harga dan kebijakan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Pemerintah perlu aktif menyampaikan kondisi terkini serta langkah-langkah yang diambil, agar tidak memicu kepanikan yang justru memperburuk inflasi.
Terakhir, momentum insentif ini harus dimanfaatkan secara tepat sasaran. Dana Rp2 miliar bukan sekadar simbol keberhasilan, tetapi instrumen untuk memperkuat program konkret,mulai dari subsidi distribusi, penguatan cadangan pangan, hingga digitalisasi sistem pemantauan harga.
Ke depan, ukuran keberhasilan tidak lagi hanya pada penghargaan yang diraih, tetapi pada seberapa stabil harga di pasar, seberapa terjaga daya beli masyarakat, dan seberapa tangguh kota ini menghadapi tekanan ekonomi.
Banjarmasin telah membuktikan mampu mengendalikan inflasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberhasilan itu tidak bersifat sementara, melainkan menjadi sistem yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan.(Tim Redaksi).
