Transformasi Demografi dan Krisis Ekologis, Membaca Masa Depan Kalimantan Selatan
Karikatur Ilustrasi - Dok Redaksi.
Oleh: Abdul Munir
Dahulu, Kalimantan adalah sinonim dari “Paru-Paru Dunia”. Hamparan rimba belantaranya, yang jauh melampaui luas Pulau Jawa, merupakan rumah bagi ulin (Eusideroxylon zwageri), galam, dan rotan yang tumbuh rapat di atas lahan gambut yang lembap.
Namun, romansa alam perawan itu kini perlahan memudar. Hijaunya tajuk hutan berganti dengan lanskap bopeng lubang tambang batu bara dan beton-beton pemukiman. Kalimantan Selatan, sebagai bagian integral dari pulau ini, sedang berada di persimpangan jalan antara ledakan demografi dan degradasi ekologi.
Pergeseran Pola Migrasi dan Brain Drain
Secara historis, masyarakat Banjar dikenal dengan budaya madam sebuah tradisi merantau untuk berniaga yang menjangkau hingga ke Semenanjung Malaya hingga Jazirah Arab.
Uniknya, data Sensus Penduduk 2020 menunjukkan konsentrasi penduduk yang mulai tidak merata. Dengan total 4,3 juta jiwa, beban populasi menumpuk di Kota Banjarmasin (715.703 jiwa) dan Kabupaten Banjar (596.001 jiwa).
Sebaliknya, wilayah “Banua Enam” (Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan, dan Tabalong) justru menunjukkan pertumbuhan yang stagnan.
Fenomena ini menciptakan tantangan ganda. Di satu sisi, terjadi urban sprawl di Banjarmasin.
Di sisi lain, wilayah pedalaman mengalami brain drain kehilangan sumber daya manusia berkualitas karena para pemudanya bermigrasi secara non-permanen untuk menuntut ilmu di Jawa, namun seringkali enggan kembali karena terbatasnya ceruk lapangan kerja di kampung halaman yang kini didominasi sektor ekstraktif.
Struktur kependudukan Kalsel adalah mosaik sejarah yang kompleks. Jika suku Dayak Ngaju, Maanyan, dan Bakumpai adalah akar pribumi, maka kehadiran etnis lain seringkali merupakan hasil desain ekonomi-politik.
Masyarakat Madura di Pengaron dan Sungkai, misalnya, adalah jejak rekayasa kolonial Belanda untuk mengamankan pasokan buruh di sektor perkebunan dan tambang batu bara di kaki Pegunungan Meratus.
Pasca-kemerdekaan, pertumbuhan penduduk melonjak hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu 40 tahun (1980–2020).
Lonjakan ini dipicu oleh dua gelombang ekonomi besar: era “banjir kap” (kayu) tahun 1970-an yang menyerap ribuan tenaga kerja di sawmill Barito, disusul oleh booming batu bara pada awal milenium 2000.
Migrasi masuk ini, meski menggerakkan ekonomi, membawa beban ekologis yang tidak sedikit.
Paradoks Pembangunan Antara KB dan Kualitas Hidup
Kalsel memiliki sejarah panjang dalam pengendalian penduduk, mulai dari pembentukan Task Force era Gubernur Subarjo hingga keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).
Meski laju pertumbuhan penduduk (LPP) berhasil ditekan, wajah demografi kita sempat tercoreng oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Masalah fundamental yang masih membayangi adalah tingginya angka pernikahan dini. Faktor religiusitas tradisional yang berbenturan dengan akses informasi tanpa filter menciptakan risiko tinggi pada angka kematian ibu dan bayi.
Pernikahan di bawah umur bukan sekadar masalah moral, melainkan beban sosiologis yang menghambat peningkatan kualitas SDM Kalsel di kancah nasional.
Ancaman Force Majeure dan Daya Dukung Lingkungan
Titik paling kritis dalam transformasi Kalsel adalah penurunan daya dukung lingkungan (carrying capacity). Banjarmasin yang dijuluki “Kota Seribu Sungai” kini menghadapi krisis sanitasi serius.
Sungai Barito dan Martapura yang dahulu merupakan nadi kehidupan, kini mengalami pendangkalan hebat dan tercemar bakteri E. coli serta limbah industri.
Data ilmiah menunjukkan bahwa degradasi lahan gambut dan hilangnya tutupan hutan di hulu Meratus telah memperparah dampak force majeure.
Banjir rob besar pada tahun 2020 dan awal 2021 menjadi peringatan keras bahwa alam tidak lagi mampu menampung beban aktivitas manusia yang tak terkendali.
Kalsel tidak lagi hanya bertarung melawan kemacetan lalu lintas, tapi sedang bertaruh melawan bencana hidrometeorologi yang kian tak terprediksi.
Penduduk Kalimantan Selatan masa kini dituntut untuk lebih dari sekadar kompetitif di pasar kerja. Kita harus memiliki kesadaran ekologis yang radikal.
Pembangunan tidak boleh lagi hanya menghitung angka pertumbuhan ekonomi tanpa menghitung biaya kerusakan lingkungan. Tanpa sinergi antara kebijakan kependudukan yang progresif dan pemulihan ekosistem, “hijaunya” Kalimantan hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur bagi generasi mendatang.
