Jalan Sempit Batola-Tapin PR Besar

Ambisi pembangunan Kalimantan Selatan kembali ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026.

Penguatan sumber daya manusia, percepatan investasi, dan pembangunan infrastruktur berkualitas menjadi agenda utama.

Sebuah visi yang tepat, bahkan mendesak di tengah kompetisi antarwilayah yang semakin ketat.

Namun dari Barito Kuala, realitas menghadirkan kontras yang sulit diabaikan.

Ruas jalan Marabahan–Gampa adalah akses vital yang menghubungkan wilayah hingga ke Kabupaten Tapin. Faktanya hingga kini masih berada dalam kondisi yang belum memadai.

Jalan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan jalur kehidupan mulai distribusi hasil pertanian, mobilitas tenaga kerja, hingga akses layanan dasar masyarakat.

Ketika jalan itu menyempit dan rusak, yang tersendat bukan hanya kendaraan tetapi juga denyut ekonomi.Karena itu pembangunan haruslah ada keberpihakan pada kebutuhan nyata.

Pemerintahan H. Muhidin bersama Hasnuryadi Sulaiman memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa visi besar tidak berhenti sebagai narasi, tetapi hadir sebagai solusi konkret di lapangan.

Editorial ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi dari kejauhan, melainkan mengingatkan dari kedekatan bahwa pembangunan yang kuat selalu berangkat dari fondasi yang kokoh.

Konektivitas yang Tertinggal

Masalah jalan penghubung Batola–Tapin bukan persoalan baru, tetapi dampaknya semakin nyata. Beban kendaraan bertonase besar terus meningkat tanpa diimbangi kapasitas jalan yang memadai.

Risiko kecelakaan meningkat, biaya logistik membengkak, dan daya saing wilayah perlahan tergerus.

Dalam konteks ini, wacana besar tentang investasi akan kehilangan pijakan jika jalur distribusi dasarnya masih belum kuat. Sebab investasi tidak hanya membutuhkan insentif, tetapi juga kepastian akses.

Ada ruang bagi pemerintah provinsi untuk menjawab persoalan ini secara terukur dan berdampak:

Menjadikan Marabahan–Gampa sebagai prioritas nyata, bukan sekadar daftar usulan.
Penetapan sebagai proyek strategis daerah akan memastikan keberlanjutan anggaran dan percepatan realisasi.

Mendorong pembiayaan kolaboratif.
Sinergi antara APBD, dukungan pusat, dan kontribusi sektor swasta—khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan jalur tersebut—akan mempercepat penyelesaian tanpa membebani satu pihak.

Melakukan pembangunan bertahap berbasis urgensi.
Segmen paling rawan dapat ditangani lebih dulu, sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat tanpa harus menunggu proyek selesai secara keseluruhan.

Menata lalu lintas kendaraan berat secara disiplin.
Pengaturan jam operasional dan pengawasan muatan menjadi langkah cepat yang bisa menekan risiko sambil menunggu peningkatan fisik jalan.

Membuka ruang transparansi publik.
Informasi progres yang terbuka akan memperkuat kepercayaan sekaligus memastikan akuntabilitas.

Sejatinya redaksi menekankan bahwa ruas Marabahan–Gampa mungkin tidak sebesar proyek strategis nasional, tetapi dampaknya nyata dan langsung dirasakan masyarakat.

Lagi-lagi berbicara ujian sesungguhnya ini adalah letaknya.Apakah pembangunan mampu menyentuh yang paling dekat dengan kehidupan warga.

Musrenbang seharusnya tidak berhenti pada perumusan gagasan, melainkan menjadi titik awal keberanian untuk mengeksekusi.

Barito Kuala telah menyampaikan kebutuhan secara jelas. Kini, publik menunggu respons yang setara  kebijakan yang konkret, terukur, dan berpihak.

Fakta juga menyebutkan keberhasilan pembangunan tidak diukur dari tingginya visi yang disampaikan, tetapi dari seberapa jauh jalan yang diperbaiki mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.(Tim Redaksi).