Jalan Marabahan–Margasari Mendesak Dilebarkan
Bupati Barito Kuala H Bahrul Ilmi meminta perhatian Gubernur Kalsel agar jalan Marabahan-Margasari diperlebar demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta menunjang pergerakan ekonomi daerah. (Foto - Dok Diskominfo Batola).
Bupati Batola: Ini Soal Keselamatan dan Ekonomi
Pelebaran ruas jalan Marabahan–Margasari di Kabupaten Barito Kuala tak bisa lagi ditunda.
Pemerintah daerah menegaskan, kondisi jalan yang sempit di jalur vital lintas wilayah itu kini sudah mengancam keselamatan dan menghambat pergerakan ekonomi.
Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera merealisasikan pelebaran jalan Marabahan–Gampa yang terhubung hingga Kabupaten Tapin, khususnya di ruas Marabahan–Margasari.
“Mohon segera pelebaran ruas jalan Marabahan–Gampa yang terhubung hingga ke Kabupaten Tapin, khususnya jalur Marabahan–Margasari yang menjadi akses vital lintas wilayah,” ujar Bahrul dalam Musrembang Kalsel 2026 baru-baru tadi.
Menurutnya, jalan tersebut bukan sekadar infrastruktur penghubung, melainkan urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Setiap hari, jalur itu dilintasi kendaraan roda dua, mobil pribadi, hingga truk bertonase besar.
Namun, kapasitas jalan dinilai tidak lagi memadai. Kondisi ruas yang sempit membatasi ruang manuver kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kalau ini dibiarkan, bukan hanya soal kenyamanan, tapi keselamatan dan ekonomi masyarakat yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Selain aspek keselamatan, keterbatasan kapasitas jalan juga berdampak langsung pada distribusi logistik. Arus barang menjadi tersendat, biaya transportasi meningkat, dan beban akhirnya ditanggung masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan di tengah pembahasan arah pembangunan dalam Musrenbang Kalimantan Selatan 2026 yang menitikberatkan pada penguatan investasi dan sumber daya manusia.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan optimisme terhadap capaian pembangunan daerah yang disebut melampaui target nasional pada 2025. Ke depan, pemerintah provinsi akan mendorong percepatan investasi dan penguatan SDM berbasis infrastruktur.
“Perencanaan harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” kata Muhidin.
Namun demikian, kondisi Jalan Marabahan–Margasari menjadi sorotan sebagai contoh persoalan infrastruktur dasar yang belum terselesaikan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menilai, pembangunan tidak cukup berhenti pada perencanaan, melainkan harus diwujudkan melalui proyek konkret yang langsung dirasakan masyarakat.
Hingga kini, pelebaran jalan tersebut masih menunggu keputusan dan realisasi dari pemerintah provinsi.(Olpah Sari).
