Bahrul Ilmi: Perencanaan Tak Boleh Berhenti pada Dokumen
Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi bersama sejumlah pejabat terkait yang hadir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kabupaten Barito Kuala. (Foto - Diskominfo Batola).
Perencanaan pembangunan kerap tersusun rapi di atas kertas, namun tak selalu berujung pada perubahan nyata.
Terkait itu pula Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, memberi penekanan tegas, perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.
Pesan itu disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kabupaten Barito Kuala.
Menurutnya, tantangan utama pembangunan daerah hari ini bukan lagi pada kekurangan gagasan, melainkan pada kemampuan mengeksekusi dan memastikan dampaknya dirasakan masyarakat.
“Perencanaan harus bisa diterjemahkan menjadi program yang nyata, terukur, dan menyentuh kebutuhan warga,” ujarnya.
Data nasional menunjukkan persoalan klasik yang juga dialami banyak daerah adalah rendahnya konsistensi antara perencanaan dan implementasi.
Sejumlah laporan evaluasi pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa tidak semua program prioritas dapat terealisasi optimal, terutama akibat keterbatasan anggaran, lemahnya sinkronisasi lintas sektor, serta perubahan kebijakan di tengah jalan.
Di sisi lain, tekanan fiskal daerah juga semakin nyata. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal untuk belanja produktif relatif terbatas.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun program tidak lagi berbasis daftar keinginan, melainkan prioritas yang benar-benar strategis.
Dalam Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengusung fokus pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur terintegrasi.
Ketiga sektor ini bukan tanpa alasan.
Penguatan SDM menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, terutama di tengah perubahan ekonomi yang semakin berbasis keterampilan.
Sementara itu, investasi menjadi motor pertumbuhan baru yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
Adapun infrastruktur tetap menjadi fondasi menghubungkan wilayah, menekan biaya logistik, dan memperlancar distribusi barang serta jasa.
Namun, menurut Bahrul Ilmi, ketiga fokus tersebut tidak akan berarti tanpa integrasi.
Salah satu persoalan utama dalam pembangunan daerah adalah fragmentasi program. Banyak kegiatan berjalan sendiri-sendiri, tanpa keterkaitan yang kuat. Akibatnya, dampak yang dihasilkan tidak maksimal.
Karena itu, Bupati menekankan pentingnya integrasi sumber pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. Dengan sinergi yang kuat, setiap program diharapkan saling menguatkan, bukan berjalan paralel tanpa arah yang jelas.
“Tidak boleh ada program yang berdiri sendiri tanpa koneksi. Semua harus saling mendukung untuk menghasilkan dampak yang nyata,” tegasnya.
“Dokumen hanyalah awal. Yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, pesan ini menjadi relevan. Bahwa pembangunan bukan soal merancang, tetapi tentang mewujudkan. Dan bagi Barito Kuala, Musrenbang 2027 menjadi titik awal untuk membuktikan bahwa perencanaan bisa benar-benar hidup di lapangan, bukan hanya di atas kertas.(Olpah Sari).
