Mudik Tanpa Ongkos Program Baik yang Butuh Pengawasan Serius

Tradisi mudik menjelang Ramadan dan Idulfitri selalu menghadirkan dinamika yang sama dari tahun ke tahun lonjakan mobilitas, kenaikan tarif transportasi, dan meningkatnya risiko perjalanan yang tidak aman.

Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, pulang ke kampung halaman sering kali bukan sekadar soal jarak, tetapi juga soal kemampuan ekonomi.

Dalam konteks itu, langkah Pemerintah Kota Banjarmasin menghadirkan program mudik tanpa ongkos melalui skema BAMARA (Bulik Aman Maju Sejahtera) patut diapresiasi.

Kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah daerah bahwa mobilitas warga, terutama pada momen Lebaran, bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga persoalan pelayanan publik.

Program mudik gratis memberi pesan sederhana namun penting: negara hadir membantu masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa harus terbebani biaya perjalanan yang kerap melonjak setiap musim mudik.

Namun apresiasi terhadap niat baik itu tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap tantangan yang menyertainya. Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa program mudik gratis sering kali berhenti pada tahap seremoni pelepasan bus dengan spanduk besar dan dokumentasi media,tanpa pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan di lapangan.

Padahal persoalan mudik jauh lebih kompleks daripada sekadar menyediakan armada transportasi.

Data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat selama periode Lebaran dapat mencapai lebih dari 120 juta perjalanan dalam satu musim mudik.

Lonjakan mobilitas sebesar ini selalu diikuti berbagai persoalan kemacetan, kecelakaan, hingga praktik transportasi yang tidak tertib.

Dalam skala daerah, Banjarmasin memiliki posisi strategis sebagai simpul mobilitas di Kalimantan Selatan. Kota ini menjadi titik pergerakan warga menuju berbagai kabupaten seperti Tabalong, Hulu Sungai, hingga wilayah pesisir seperti Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Artinya, program mudik gratis yang disiapkan pemerintah kota hanya akan menjadi efektif jika dirancang sebagai bagian dari sistem mobilitas yang lebih luas.

Pertama, transparansi dalam pengelolaan kuota menjadi hal yang mutlak. Jumlah kursi yang terbatas selalu membuka peluang munculnya praktik titipan atau pendaftaran yang tidak tepat sasaran.

Sistem pendaftaran yang terbuka dan verifikasi yang ketat menjadi kunci agar program benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, pengawasan terhadap kelayakan armada tidak boleh dianggap remeh. Bus yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan, mulai dari uji kelayakan kendaraan hingga kondisi pengemudi. Mudik gratis seharusnya tidak hanya berarti perjalanan tanpa biaya, tetapi juga perjalanan yang aman dan manusiawi.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak berhenti sebagai kegiatan musiman. Mudik gratis seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki sistem transportasi publik secara lebih luas.

Banjarmasin memiliki potensi besar untuk mengembangkan transportasi berbasis sungai yang terintegrasi dengan jalur darat sebuah keunggulan geografis yang jarang dimiliki kota lain.

Integrasi transportasi darat dan sungai bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga peluang ekonomi. Jalur transportasi yang efisien dapat membuka akses perdagangan, memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendukung sektor pariwisata kota.

Karena itu, program mudik tanpa ongkos seharusnya tidak dilihat sekadar sebagai kebijakan sosial tahunan. Ia bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program ini bukan pada berapa banyak bus yang dilepas dari terminal, melainkan pada seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Program yang baik tidak cukup hanya diluncurkan. Ia harus diawasi, dievaluasi, dan terus diperbaiki. Tanpa itu semua, mudik gratis hanya akan menjadi agenda seremonial yang muncul setiap tahun, ramai di awal, tetapi cepat dilupakan setelah Lebaran usai.

Banjarmasin telah memulai langkah yang tepat. Tantangannya sekarang adalah memastikan langkah itu tidak berhenti di tengah jalan. Sebab kebijakan publik yang baik bukan hanya tentang niat, tetapi juga tentang keberlanjutan dan keberanian untuk memperbaikinya.(Tim Redaksi).