Maskapai Hentikan Penerbangan Travel Umrah Hadapi Risiko Kerugian Besar

Penghentian sementara sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi oleh beberapa maskapai internasional berdampak langsung pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Indonesia.

Selain menimbulkan ketidakpastian jadwal jamaah, kondisi ini juga memunculkan potensi kerugian finansial yang tidak kecil bagi perusahaan travel.

Sejak 28 Februari 2026, sejumlah maskapai seperti Qatar Airways, Emirates, dan Etihad Airways menghentikan sementara operasional penerbangan ke dan dari Arab Saudi. Kebijakan tersebut diambil menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, beberapa maskapai lain masih tetap beroperasi, di antaranya Garuda Indonesia dan Saudia. Namun, perubahan jadwal dan pembatalan sepihak tetap berdampak pada sistem operasional travel umrah yang telah lebih dahulu menerbitkan tiket dan memesan akomodasi jamaah.

Kepala Bidang Ticketing Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umrah Haji   (Astagatra), H. Hendri, SE, MM, menjelaskan bahwa travel umrah berada dalam posisi sulit karena sebagian besar paket perjalanan telah dibayar di muka.

“Tiket sudah di-issued, hotel di Makkah dan Madinah sudah diblok bahkan dibayar lunas. Jika terjadi pembatalan mendadak, tentu berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan travel,” ujar Hendri di Jakarta, Selasa (04/03/2026).

Menurutnya, sistem bisnis umrah berbeda dengan perjalanan wisata biasa. Paket umrah umumnya disusun jauh hari sebelumnya, termasuk kontrak kamar hotel, bus transportasi lokal, handling bandara, hingga katering.

Ketika maskapai menghentikan penerbangan, seluruh rangkaian yang sudah dirancang otomatis terdampak.

Selain itu, jamaah yang sudah berada di Arab Saudi dan telah menyelesaikan ibadah juga menghadapi kendala kepulangan jika maskapai yang mereka gunakan menghentikan operasional.

Travel harus mencari alternatif penerbangan lain yang masih tersedia, dengan konsekuensi penyesuaian biaya dan kursi yang terbatas.

“Kalau harus dialihkan ke maskapai lain, tentu ada selisih harga. Sementara travel juga harus menjaga agar jamaah tidak terbebani biaya tambahan,” jelasnya.

Di sisi lain, bagi jamaah yang belum berangkat, sejumlah maskapai memang memberikan opsi refund atau rebook tanpa penalti. Namun, proses administrasi dan arus kas tetap menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan travel, terutama bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Indonesia sebelumnya telah mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan umrah hingga situasi dinilai lebih aman. Imbauan tersebut bertujuan mengantisipasi risiko keselamatan sekaligus mencegah penumpukan jamaah apabila terjadi pembatasan mendadak.

Hendri menegaskan bahwa keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas utama, namun ia berharap ada kebijakan koordinatif lintas sektor untuk meminimalkan dampak ekonomi terhadap penyelenggara umrah.

“Kami memahami aspek keamanan adalah hal utama. Namun perlu juga ada solusi bersama agar industri umrah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah nasional tidak terpukul terlalu dalam,” katanya.

Ia menambahkan, asosiasi terus berkoordinasi dengan maskapai dan pemerintah guna memastikan kepastian informasi bagi jamaah dan pelaku usaha.

Transparansi kebijakan, menurutnya, sangat penting agar travel dapat melakukan penyesuaian bisnis secara terukur.

Dalam situasi yang dinamis ini, para pelaku usaha umrah berharap eskalasi konflik tidak berlarut-larut sehingga operasional penerbangan kembali normal dan aktivitas ibadah dapat berjalan tanpa hambatan berarti.

“Yang terpenting saat ini adalah komunikasi yang cepat, akurat, dan tidak menimbulkan kepanikan. Dengan koordinasi yang baik, insyaAllah dampaknya bisa kita kelola bersama,” pungkas Hendri.(Fikri Husaini – Risanta).