Coretax Era Baru Transparansi Pajak

Oleh : Hasdi Suryadi

Transformasi perpajakan Indonesia memasuki babak yang lebih menentukan. Melalui implementasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak sekadar memperbarui sistem teknologi, tetapi membangun arsitektur baru pengelolaan data perpajakan nasional.

Jika sebelumnya administrasi pajak berjalan melalui berbagai aplikasi terpisah, kini Coretax menyatukan proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan dalam satu sistem inti terintegrasi.

Perubahan ini bukan kosmetik. Ia mengubah relasi antara otoritas pajak dan wajib pajak yang semula dari model berbasis pelaporan manual menuju ekosistem berbasis data.

Dari Self-Assessment ke Data-Driven Compliance

Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Namun dalam praktiknya, sistem ini selalu menghadapi tantangan klasik asimetri informasi. Kondisi ketidakseimbangan informasi antara Wajib Pajak (agent) dan otoritas pajak/fiskus (principal), di mana Wajib Pajak memiliki pengetahuan lebih rinci mengenai kondisi keuangan dan kewajiban pajaknya.

Coretax dirancang untuk mempersempit celah tersebut. Integrasi data memungkinkan pencocokan informasi penghasilan, transaksi, maupun kepemilikan aset secara lebih sistematis.

Dengan sistem yang semakin terkoneksi, ketidaksesuaian data menjadi lebih mudah terdeteksi.

Artinya, kepatuhan kini bukan hanya soal kesadaran, tetapi juga soal konsistensi data.

Dalam konteks makro, menurut pandangan kami modernisasi ini memiliki implikasi lebih luas. Pemerintah tengah berupaya memperkuat rasio pajak sebagai fondasi pembiayaan pembangunan.

Tanpa basis data yang kuat, peningkatan penerimaan akan selalu terbatas pada ekstensifikasi atau penegakan hukum yang reaktif.

Coretax memberi fondasi baru, transparansi sebagai infrastruktur fiskal.

Dengan sistem inti administrasi yang terintegrasi, pengawasan tidak lagi bergantung pada pemeriksaan manual semata, melainkan pada analitik dan rekonsiliasi data secara elektronik. Ini menciptakan lingkungan kepatuhan yang lebih terukur dan lebih objektif.

Tenggat Bukan Sekadar Formalitas

Untuk Tahun Pajak 2025, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi jatuh pada 31 Maret 2026. Secara normatif, ketentuan ini bukan hal baru. Namun dalam lanskap digital yang semakin terkoneksi, makna tenggat waktu menjadi berbeda.

Keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan tidak lagi tersembunyi dalam tumpukan dokumen administratif. Sistem yang terintegrasi mempercepat identifikasi anomali, mempersempit ruang kekeliruan, dan sekaligus meningkatkan ekspektasi akurasi.

Bagi wajib pajak yang selama ini patuh, Coretax adalah penyederhanaan. Bagi yang abai, sistem ini menjadi pengingat bahwa era administrasi longgar telah berakhir.

Digitalisasi perpajakan adalah keniscayaan global. Banyak yurisdiksi telah lebih dahulu membangun sistem berbasis data untuk mengurangi kebocoran penerimaan. Indonesia kini bergerak ke arah yang sama.

Namun keberhasilan reformasi ini tidak semata ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan oleh kesiapan adaptasi wajib pajak. Transparansi yang dibangun melalui Coretax pada akhirnya menciptakan standar baru, sebuah  pelaporan yang akurat, lengkap, dan konsisten.

Tidak ada nada mengancam dalam perubahan ini. Yang ada adalah realitas baru administrasi perpajakan lebih modern, lebih terkoneksi, dan lebih transparan.

Di titik ini, pertanyaannya sederhana namun mendasar, dalam sistem yang semakin terintegrasi, apakah strategi terbaik masih menunda, atau justru memastikan seluruh kewajiban dilaporkan dengan benar sejak awal?

Coretax telah mengunci data. Kini yang diuji adalah kedewasaan fiskal.

*Penulis adalah Dosen STIE Pancasetia & Akuntan Publik dan Konsultan Pajak.