Birokrasi Lambat Mahal Biayanya !
Foto Ilusttrasi - Birokrasi layanan buruk menjadi catatan penting untuk dibenahi, agar layanan publik terlayani dengan baik, dibutuhkan pejabat dan pegawai yang cakap manajemen dan digitalisasi. (Foto - Redaksi Economic Travelling.Com).
Birokrasi yang lambat bukan sekadar masalah administrasi. Ia adalah biaya ekonomi yang nyata ditanggung pelaku usaha, investor, dan masyarakat.
Di Kalimantan Selatan, pernyataan Gubernur H. Muhidin bahwa pejabat harus cakap digital atau tersingkir menjadi pengakuan bahwa persoalan birokrasi selama ini telah membebani pergerakan ekonomi daerah.
Digitalisasi birokrasi bukan soal tren teknologi, melainkan soal efisiensi. Setiap hari keterlambatan layanan kependudukan, perizinan usaha, dan administrasi publik berarti waktu terbuang, peluang hilang, dan biaya tambahan.
Bagi UMKM, keterlambatan izin bisa berarti tertundanya pembukaan usaha. Bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, lambannya birokrasi bisa menggagalkan agenda dan investasi.
Pemprov Kalimantan Selatan sebenarnya telah memiliki fondasi layanan digital. Administrasi kependudukan melalui Disdukcapil dan perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS) sudah berjalan.
Namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan karena proses di balik sistem masih kerap manual, tidak terintegrasi, dan bergantung pada banyak meja.
Akibatnya, biaya transaksi tetap tinggi. Masyarakat memang mengajukan permohonan secara daring, tetapi penyelesaiannya tetap memakan waktu. Digitalisasi berhenti sebagai etalase, bukan mesin percepatan.
Dalam konteks ini, evaluasi kinerja pejabat selama enam bulan ke depan harus dipahami sebagai momen krusial. Standar “cakap digital” tidak boleh diukur dari kemampuan mengoperasikan aplikasi semata, tetapi dari dampaknya terhadap efisiensi layanan.
Ukurannya jelas adalah soal waktu layanan yang lebih singkat, antrean yang berkurang, serta kepastian proses bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Editorial ini mencatat bahwa tantangan utama digitalisasi bukan pada anggaran atau teknologi, melainkan pada budaya kerja birokrasi.
Selama pejabat yang tidak adaptif tetap aman, biaya ekonomi akan terus ditanggung publik. Reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa keberanian menuntut hasil.
Bagi Economic Travelling, percepatan layanan publik berkaitan langsung dengan mobilitas ekonomi. Layanan yang cepat dan pasti mendorong pergerakan orang, barang, dan investasi, termasuk di sektor perjalanan, pariwisata, dan UMKM lokal. Sebaliknya, birokrasi yang lambat menjadi penghambat pertumbuhan.
Enam bulan ke depan akan menjadi ujian konsistensi. Jika digitalisasi mampu memangkas biaya dan waktu, Kalimantan Selatan akan memperoleh keuntungan ekonomi yang nyata. Namun jika tidak, maka persoalannya bukan pada sistem, melainkan pada kemauan birokrasi untuk berubah.
Birokrasi lambat selalu mahal. Dan daerah yang ingin tumbuh tidak punya kemewahan untuk terus membiayainya.(Tim Redaksi).
