Menpar Ajak Industri Benahi Fondasi Pariwisata Pasca Capaian 2025
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Wakilnya Ni Luh Puspa bersama peserta Forum Industri Bicara. (Foto - Biro Komunikasi Kemenpar).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajak pelaku industri pariwisata untuk bersama-sama membenahi fondasi sektor pariwisata nasional, menyusul berbagai capaian positif dan pengakuan internasional yang diraih Indonesia sepanjang 2025.
Ajakan tersebut disampaikan Widiyanti dalam forum dialog bertajuk “Industri Berbicara” yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa (03/02/2026).
Forum ini menjadi ruang diskusi langsung antara pemerintah dan industri untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan tantangan struktural yang masih dihadapi sektor pariwisata.
Widiyanti menegaskan, capaian yang diraih sepanjang 2025 harus menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas pariwisata, bukan sekadar kebanggaan atas angka kunjungan dan penghargaan global.
“Sektor pariwisata kita mencatatkan berbagai pencapaian positif yang patut disyukuri. Namun ke depan, fokus kita adalah memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata benar-benar terjaga,” ujar Widiyanti.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu dibenahi secara kolektif, mulai dari kebersihan dan higienitas destinasi, kualitas pelayanan, kesiapan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, hingga komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
Forum “Industri Berbicara” disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyerap aspirasi langsung pelaku usaha pariwisata dan memahami persoalan riil di lapangan. Pendekatan dialog dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menjawab kebutuhan industri dan masyarakat.
Dari sisi industri, berbagai isu krusial kembali mengemuka. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan standar keselamatan, penguatan pemasaran destinasi, hingga kejelasan dan kepastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Kami berharap asosiasi dapat memberikan masukan konkret agar solusi yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif di lapangan,” ujar Rizki.
Diskusi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian Pariwisata, serta perwakilan berbagai asosiasi pariwisata nasional. Pemerintah berharap dialog semacam ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari proses evaluasi kebijakan pariwisata nasional.
Dengan penguatan fondasi yang menyeluruh, pemerintah optimistis sektor pariwisata tidak hanya mampu mempertahankan capaian 2025, tetapi juga tumbuh lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing dalam jangka panjang.(Olpah Sari).
