Ujian Kebijakan Ekonomi di Pusat dan Daerah

Di tengah ekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian,mulai dari fragmentasi perdagangan, konflik geopolitik, hingga proses normalisasi kebijakan moneter global,sesungguhnya optimisme bukan lagi sekadar pilihan naratif, melainkan ujian kredibilitas kebijakan.

Bank Indonesia, melalui peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025, memilih jalur yang lebih ambisius, mengawinkan optimisme dengan agenda transformasi struktural.

Tema “Tangguh dan Mandiri, Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” mencerminkan pesan yang jelas. Stabilitas makro telah dijaga, inflasi berada dalam sasaran, dan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan meningkat secara gradual hingga 2027. Namun pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah ekonomi stabil, melainkan ke mana arah pertumbuhan itu dibawa.

LPI 2025 secara implisit mengakui satu fakta penting, yakni stabilitas saja tidak cukup. Tanpa transformasi struktural, pertumbuhan berisiko terjebak pada pola lama, yang bertumpu pada komoditas primer, rentan terhadap siklus global, dan minim penciptaan nilai tambah.

Kritik ini tidak diarahkan keluar, melainkan ke dalam, pada efektivitas sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan struktural, terutama di tingkat daerah.

Kalimantan Selatan menjadi contoh konkret dari dilema tersebut. Sebagai daerah dengan basis sumber daya alam yang kuat, ekonomi Kalsel selama ini diuntungkan oleh boom komoditas, khususnya batu bara dan sektor pertanian.

Namun data menunjukkan struktur ekonomi daerah masih relatif dangkal. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tetap terbatas, sementara volatilitas harga komoditas terus menjadi sumber risiko pertumbuhan.

Persoalan utamanya bukan kekurangan sumber daya, melainkan kegagalan membangun rantai nilai di dalam wilayah. Tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kalimantan Selatan mengindikasikan bahwa tambahan investasi belum sepenuhnya efektif menghasilkan output.

Banyak pemerhati ekonomi menyebutkan ini adalah kritik kebijakan yang tidak bisa dihindari, investasi yang besar, tanpa orientasi produktivitas dan hilirisasi, hanya akan memperlebar jarak antara angka pertumbuhan dan kesejahteraan riil.

Agenda hilirisasi,termasuk rencana pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara,seharusnya menjadi titik balik. Namun pengalaman nasional menunjukkan bahwa hilirisasi kerap berhenti pada tataran proyek, bukan transformasi. Tanpa integrasi dengan penguatan industri turunan, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, hilirisasi berisiko menjadi enclave ekonomi yang minim efek pengganda.

Di sinilah kritik terhadap kebijakan daerah perlu dipertegas. Pemerintah daerah tidak cukup berperan sebagai fasilitator investasi, tetapi harus tampil sebagai policy orchestrator. Tanpa perbaikan tata kelola, kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, dan kualitas SDM, target peningkatan Total Factor Productivity (TFP) hanya akan menjadi jargon dokumen perencanaan.

LPI 2025 memberi pesan penting, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan hanya mungkin dicapai melalui sinergi lintas kebijakan dan lintas wilayah. Namun sinergi tidak boleh dimaknai sebagai harmoni semu.

Sejatinya Ia menuntut keberanian untuk mengoreksi kebijakan yang tidak efektif, termasuk keberanian daerah untuk keluar dari zona nyaman ekonomi berbasis komoditas mentah.

Optimisme yang disampaikan Bank Indonesia harus diuji oleh implementasi kebijakan di lapangan. Transformasi struktural bukan sekadar pilihan strategis, melainkan keharusan historis. Tanpa itu, stabilitas makro hanya akan menjadi penyangga sementara, bukan fondasi masa depan.

Ekonomi yang tangguh tidak lahir dari optimisme semata, tetapi dari keberanian mengubah arah. Dan ekonomi yang mandiri hanya mungkin terwujud ketika pusat dan daerah sama-sama siap membayar harga dari sebuah transformasi. Tapi optimisme harus kita genggam untuk masa depan, terima kasih Bank Indonesia.(Tim Redaksi).