Surplus Beras Kalsel dan Ujian Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Oleh: Muhammad Risanta SE MM

Surplus beras Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar 1,2 juta ton pada 2025 bukan sekadar angka statistik. Tentu ini adalah penanda penting bahwa Banua telah melampaui fase bertahan, menuju fase strategis dalam peta ketahanan pangan nasional.

Kabar baik itu memastikan kenaikan hampir 15 persen dan tertinggi di regional Kalimantan, menunjukkan bahwa sektor pertanian Kalsel tidak hanya pulih, tetapi mulai menemukan ritme produksinya di tengah tekanan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan dinamika harga pangan global.

Namun, kita jangan terlena dan tetap mawas diri.Karena justru pada titik inilah ujian sesungguhnya dimulai, yang mengharuskan bagaimana surplus ini dikelola agar berkelanjutan, adil bagi petani, dan memberi dampak ekonomi jangka panjang.

Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan mencatat produksi padi 2025 mencapai 1,183 juta ton, menjadikan Kalsel pemasok utama beras untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Lebih jauh, indeks ketahanan pangan menempatkan Kalsel di peringkat pertama nasional, mengungguli Bali yang sebelumnya mendominasi selama tiga tahun.

Capaian ini penting karena ketahanan pangan tidak hanya diukur dari produksi, tetapi juga ketersediaan, keterjangkauan harga, distribusi, dan keragaman konsumsi. Dengan kata lain, Kalsel relatif berhasil menjaga rantai pangan dari hulu ke hilir.Kita pun mengapresiasi capaian sektor pertanian ini.

Di tingkat nasional, capaian ini sejalan dengan pengumuman pemerintah pusat mengenai swasembada beras 2025. Dalam konteks geopolitik global, di mana gangguan pasokan pangan akibat konflik, perubahan iklim, dan proteksionisme semakin nyata, surplus daerah seperti Kalsel menjadi buffer strategis nasional.

Risiko di Balik Surplus

Meski demikian, surplus beras tidak otomatis berarti kesejahteraan petani meningkat. Sejarah menunjukkan, surplus yang tidak dikelola dengan baik justru berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Tanpa kebijakan penyerapan yang kuat, petani bisa menjadi pihak yang paling dirugikan saat produksi melimpah.

Tantangan lain adalah kerentanan ekologi. Sebagian lahan pertanian Kalsel merupakan lahan rawa yang sensitif terhadap perubahan tata air. Data lapangan menunjukkan bahwa pada 2025, sejumlah areal persawahan masih terdampak genangan dan serangan hama. Jika intensifikasi dilakukan tanpa pendekatan ekologis, surplus hari ini bisa berubah menjadi krisis produksi di masa depan.

Selain itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah masih didominasi aktivitas primer. Nilai tambah pascapanen pengolahan, penyimpanan, dan distribusi modern belum optimal.Tentu Kalsel tidak akan berpangku tangan.

Keberhasilan Kalsel patut diapresiasi karena ditopang kolaborasi lintas sektor, seperti Dinas Pertanian, TNI dalam pengelolaan lahan, Polri dalam pengembangan komoditas jagung, serta dukungan fiskal daerah melalui subsidi pupuk lebih dari 20 ribu ton dan bantuan APBD sekitar Rp2,5 miliar.

Model ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan semata urusan teknis pertanian, melainkan agenda strategis pemerintahan yang membutuhkan orkestrasi kebijakan.

Masukan Kebijakan bagi Pemerintah

Agar surplus beras Kalsel benar-benar menjadi fondasi ketahanan pangan jangka panjang, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

Perkuat Kebijakan Penyerapan dan Harga
Pemerintah daerah bersama Bulog perlu memastikan penyerapan gabah petani berjalan optimal dengan harga yang melindungi margin petani. Skema kontrak pembelian atau floor price berbasis biaya produksi lokal perlu diperluas.

Dorong Hilirisasi Pangan Daerah
Surplus beras harus menjadi pintu masuk pengembangan industri pengolahan beras, pangan olahan lokal, dan logistik berbasis daerah. Ini penting untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja non-pertanian.

Modernisasi Pertanian Berbasis Data
Target produksi 1,3 juta ton pada 2026 harus dibarengi teknologi pertanian presisi, sistem peringatan dini iklim, serta asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko gagal panen.

Perlindungan Lahan dan Ekologi
Pemerintah perlu memperketat pengendalian alih fungsi lahan dan memastikan optimalisasi lahan rawa dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, bukan eksploitatif.

Diversifikasi Konsumsi Pangan
Ketahanan pangan tidak boleh bergantung pada beras semata. Edukasi dan insentif konsumsi pangan lokal nonberas perlu diperkuat untuk mengurangi tekanan jangka panjang pada produksi padi.

Surplus beras Kalimantan Selatan adalah prestasi penting bukan hanya bagi Banua, tetapi bagi Indonesia. Namun, sejarah pangan mengajarkan bahwa ketahanan sejati bukan diukur dari melimpahnya panen hari ini, melainkan dari kemampuan menjaga keberlanjutan esok hari.

Tantangan pemerintah kini bukan lagi bagaimana meningkatkan produksi semata, melainkan bagaimana memastikan surplus tersebut memperkuat kesejahteraan petani, menjaga ekologi, dan menopang ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Jika dikelola dengan visi jangka panjang, Kalimantan Selatan berpotensi menjadi laboratorium ketahanan pangan nasional di luar Pulau Jawa.Terima kasih Petani Banua dan Pemerintah Daerahnya!.