Pasar Hunian Kalsel Kian Prospektif 2026

Oleh: H. Ahyat Sarbini SHut MM

Tahun 2026 akan menjadi periode penting bagi industri perumahan di Kalimantan Selatan. Sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan dukungan pemerintah yang semakin kuat terhadap sektor perumahan, geliat pembangunan hunian diprediksi semakin menjanjikan.

Namun, optimisme ini tentu harus dibarengi dengan kesadaran akan tantangan yang tidak kecil, terutama terkait kesenjangan antara daya beli masyarakat dan kenaikan harga properti.

Pengesahan APBD Kalsel 2026 membawa sinyal positif melalui program “lompatan pembangunan infrastruktur”. Infrastruktur yang baik selalu menjadi fondasi dari pergerakan sektor properti. Ketika akses jalan diperbaiki, kawasan baru dibuka, dan konektivitas antardaerah ditingkatkan, maka nilai tambah sebuah lokasi akan naik secara alami.

Bagi pelaku pengembang, momentum ini merupakan kesempatan untuk memperluas jangkauan pembangunan ke wilayah-wilayah yang selama ini belum optimal tersentuh investasi.

Namun, realitas yang tak bisa diabaikan adalah besarnya backlog perumahan di Kalsel. Dalam dokumen RPJMD, angka backlog mencapai 193.450 unit, sebuah angka yang menggambarkan betapa urgennya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalsel telah menjadikan penanganan backlog dan kawasan kumuh sebagai prioritas hingga 2026, dan tentu ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para pengembang.

Sebagai Ketua DPD REI Kalsel, saya meyakini bahwa keberpihakan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus tetap menjadi pijakan utama. Bukan hanya karena MBR mendominasi kebutuhan pasar, tetapi juga karena penyediaan hunian layak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pembangunan daerah.

Komitmen pemerintah provinsi untuk mempermudah akses rumah terjangkau,baik dari sisi regulasi, perizinan, maupun dukungan pembiayaan seperti KPR FLPP dan skema subsidi lainnya, perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Di sisi lain, tantangan daya beli masih akan terus menghantui pasar properti Kalsel. Kenaikan harga material konstruksi, nilai tanah yang terus melambung, serta penyesuaian biaya operasional membuat harga rumah semakin menjauh dari kemampuan sebagian besar masyarakat, khususnya pembeli rumah pertama.

Untuk itu, upaya bersama diperlukan agar disparitas ini tidak semakin melebar. Dukungan pembiayaan murah, percepatan proses perizinan, dan ketersediaan lahan terjangkau harus menjadi bagian dari dialog berkelanjutan antara pemerintah dan pengembang.

REI Kalsel pada 2026 berkomitmen untuk memainkan peran lebih strategis. Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan rakyat, mengawal regulasi yang pro-MBR, menghadirkan inovasi pembangunan yang efisien, dan menjalin sinergi yang lebih erat dengan perbankan untuk memastikan akses pembiayaan tetap terbuka luas.

Industri perumahan bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi tentang kualitas hidup yang ingin kita hadirkan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, tahun 2026 menawarkan momentum perbaikan yang nyata, baik secara nasional maupun regional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat, saya yakin sektor perumahan Kalsel akan melangkah lebih kokoh, lebih inklusif, dan lebih berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan, masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak bukan hanya kebutuhan, tetapi hak dasar, dan REI Kalsel siap berdiri di garda depan untuk mewujudkannya.

*Penulis adalah Ketua DPD REI Kalsel.