Menjaga Banua di Tengah Awan Gelap
Karikatur Ilustrasi - Dok Tim Redaksi.
Analisis Kesiapsiagaan Kalsel Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Musim hujan bukan sekadar pergantian cuaca, melainkan babak krusial dalam siklus risiko bencana di Indonesia, terlebih di Kalimantan Selatan, provinsi yang hampir setiap tahun berhadapan dengan ancaman banjir dan tanah longsor.
Dalam konteks inilah, Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 yang dipimpin Gubernur H. Muhidin bersama Kapolda Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menjadi lebih dari sekadar seremoni. Ini adalah sinyal kesiapan kolektif negara untuk melindungi warganya dari ancaman cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.
Konteks Nasional dan Sinyal Bahaya La Niña
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa sekitar 44 persen wilayah Indonesia kini telah memasuki musim hujan, dengan indikasi kuat fenomena La Niña yang berpotensi berlangsung hingga awal tahun 2026. La Niña dikenal meningkatkan intensitas curah hujan dan memperluas wilayah terdampak banjir.
Data BNPB per 19 Oktober 2025 mencatat 2.606 kejadian bencana alam nasional, mayoritas berupa banjir (36%), tanah longsor (16%), dan cuaca ekstrem (25%), menyebabkan lebih dari 3 juta warga terdampak dan lebih dari 300 korban jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan 12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kalimantan Selatan sendiri, menurut BPBD Provinsi, termasuk dalam lima besar wilayah dengan risiko hidrometeorologi tertinggi di Indonesia, khususnya di daerah aliran Sungai Barito dan Martapura.
Dalam apel siaga di halaman RTMC Ditlantas Polda Kalsel, Landasan Ulin, Banjarbaru, ratusan personel dari TNI, Polri, BPBD, BASARNAS, BNPB, serta unsur masyarakat dan relawan turun memeriksa langsung kesiapan peralatan dan prosedur tanggap darurat.
Namun kesiapsiagaan bukan semata soal jumlah pasukan dan kendaraan SAR, melainkan soal sistem dan sinergi antar-lembaga. Amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang dibacakan Gubernur Muhidin, menekankan delapan aspek penting, mulai dari deteksi dini, edukasi masyarakat, simulasi berkala, hingga empati dalam pelayanan kepada korban. Delapan poin ini sejatinya mencerminkan pergeseran paradigma penanggulangan bencana, dari reaktif menjadi preventif dan kolaboratif.
Banua Belajar dari Banjir 2021
Kalimantan Selatan menyimpan memori pahit banjir besar awal tahun 2021, ketika lebih dari 100 ribu warga mengungsi dan kerugian ekonomi mencapai Rp1,3 triliun. Pelajaran terpenting dari peristiwa itu adalah lemahnya koordinasi antar-pemerintah daerah dan buruknya tata kelola drainase.
Karena itu, langkah Gubernur Muhidin yang menekankan normalisasi saluran air di titik rawan patut diapresiasi sebagai bentuk respons strategis terhadap pengalaman masa lalu.
Penting pula disadari bahwa upaya ini tidak dapat berdiri sendiri. Dari data Bappenas (2024), setiap Rp1 investasi dalam mitigasi bencana mampu menghemat hingga Rp7 biaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, kesiapsiagaan bukan hanya urusan moral, tetapi juga rasional secara ekonomi.
Membangun Budaya Siaga, Bukan Sekadar Siap
Meski kesiapan fisik dan koordinasi sudah tampak membaik, tantangan terbesar Kalimantan Selatan tetap terletak pada budaya mitigasi di tingkat masyarakat. Dalam banyak kasus, banjir yang meluas bukan hanya akibat curah hujan tinggi, melainkan juga alih fungsi lahan, pembangunan di bantaran sungai, dan rendahnya kesadaran menjaga ekosistem air.
Karenanya, momentum apel siaga seharusnya tidak berhenti di barisan seragam dan kendaraan operasional, tetapi berlanjut pada gerakan sosial yang melibatkan sekolah, pesantren, RT/RW, hingga kelompok usaha kecil dalam edukasi kesiapsiagaan bencana. Di sinilah pentingnya sinergi lintas sektor — bukan hanya TNI-Polri dan BPBD, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lembaga adat.
Seperti diingatkan Kapolri dalam amanatnya, “Negara harus selalu hadir dalam setiap situasi.” Kehadiran itu bukan sekadar fisik, tetapi juga berupa sistem peringatan dini, tata kelola ruang yang bijak, dan dukungan cepat saat bencana melanda.
Jika semua elemen, sepertipemerintah, aparat, masyarakat, dan dunia usah, menjalankan perannya secara konsisten, maka Kalsel tidak hanya akan siap menghadapi bencana, tetapi juga tumbuh sebagai provinsi yang tangguh menghadapi perubahan iklim.
Bencana memang tak dapat dihindari, tetapi kerusakannya bisa diminimalkan. Dari sinilah, apel siaga bukan hanya simbol kesiapan aparat, melainkan komitmen moral sebuah bangsa: menjaga nyawa, ruang hidup, dan masa depan rakyatnya di tengah awan gelap perubahan iklim.(Tim Redaksi).
