Makna Stabilitas Keuangan Kalsel di Tengah Dinamika Nasional

Kabar baik datang dari Kalimantan Selatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja lembaga jasa keuangan di provinsi ini tetap stabil hingga September 2025. Di tengah tekanan ekonomi nasional dan ketidakpastian global, sektor keuangan Kalsel justru menunjukkan daya tahan dan pertumbuhan yang sehat.

Aset perbankan mencapai Rp110,39 triliun, tumbuh 12,40 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 12,37 persen, menandakan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tetap kuat. Kredit tumbuh 9,19 persen, dengan lonjakan terbesar pada kredit investasi yang naik 24,93 persen. Artinya, dunia usaha di Kalsel mulai lebih percaya diri menanamkan modal jangka panjang.

Menariknya, perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan positif. Aset naik 10,22 persen, pembiayaan tumbuh 11,28 persen, dengan rasio FDR 96,33 persen dan NPF net hanya 0,73 persen. Angka ini menunjukkan pembiayaan syariah di Kalsel dikelola secara hati-hati dan efisien. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai etika dan keberlanjutan semakin meningkat.

Dari sisi sektor ekonomi, rumah tangga masih menjadi penerima kredit terbesar (37,55 persen), disusul pertanian (19,46 persen) dan perdagangan besar-eceran (15,20 persen). Struktur ini menggambarkan bahwa ekonomi Kalsel masih bertumpu pada sektor riil, terutama konsumsi dan usaha kecil. Tantangannya adalah bagaimana mendorong pembiayaan yang lebih produktif, khususnya untuk sektor pertanian dan UMKM agar naik kelas.

Meski indikator seperti NPL nett 1,24 persen dan LDR 82,79 persen menunjukkan stabilitas, makna sesungguhnya terletak pada ketahanan ekonomi masyarakat. Stabilitas keuangan bukan hanya hasil pengawasan OJK atau kebijakan moneter, melainkan buah dari kepercayaan publik dan kemampuan pelaku usaha beradaptasi terhadap perubahan.

Kalimat kuncinya sederhana: stabilitas adalah kemampuan untuk tumbuh tanpa kehilangan keseimbangan. Dalam konteks itu, Kalimantan Selatan menunjukkan teladan bahwa ekonomi daerah bisa tetap sehat, inklusif, dan resilien, selama kolaborasi antara regulator, perbankan, dan masyarakat terus dijaga.(Tim Redaksi).