Adminduk Banjarmasin Kian Inovatif!
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, (Foto - Dok Diskominfotik Banjarmasin).
Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai terobosan dan inovasi baru. Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan, serta Sosialisasi dan Koordinasi Administrasi Kependudukan, yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Aula Banjarmasin Creative Hub, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, didampingi Kepala Disdukcapil, Yusna Irawan, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi.
Dalam sambutannya, Hj. Ananda mengapresiasi langkah Disdukcapil yang dinilainya terus berinovasi untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Data kependudukan adalah fondasi setiap kebijakan pembangunan. Dengan data yang akurat, kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Ananda.
Menurutnya, Disdukcapil Banjarmasin saat ini telah memiliki 43 jenis layanan dan 10 inovasi, dan segera menambah menjadi 47 layanan dan 12 inovasi pada 2025. Langkah ini membuktikan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang responsif dan berorientasi pada masyarakat.
Dua inovasi unggulan yang mendapat perhatian khusus ialah DAHLIA (Data Hasil Layanan Pindah Datang) dan KIA Plus (Kartu Identitas Anak Plus).
Melalui DAHLIA, data kependudukan pindah datang kini bisa diakses cepat oleh perangkat wilayah mulai dari RT, RW, hingga camat, mendukung keterbukaan informasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.
Sementara KIA Plus tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas anak, tetapi juga menghadirkan manfaat tambahan seperti potongan harga dan layanan eksklusif bekerja sama dengan dunia usaha.
“KIA Plus mendorong kesadaran pentingnya identitas sejak dini, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pelayanan publik yang inklusif,” ujar Ananda.
Selain itu, Disdukcapil juga menegaskan dukungan terhadap program nasional penurunan stunting melalui penerbitan dokumen kependudukan yang lengkap bagi setiap anak sasaran intervensi.
“Setiap anak harus tercatat dengan benar agar bantuan dan program pemerintah dapat diterima dengan optimal,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Hj. Ananda mengajak seluruh jajaran Disdukcapil dan mitra kerja untuk terus memperkuat koordinasi dan mempercepat transformasi digital dalam layanan kependudukan.
“Mari kita wujudkan layanan Adminduk yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Karena pelayanan publik yang baik adalah wajah utama dari pemerintahan yang maju,” pungkasnya.(Ridzky Husna).
