Pemerintahan Digital Kalsel Jangkau Pelosok, “Masuk ke Genggaman Warga”

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin serius menggenjot pemerintahan digital. Strategi ini bukan hanya menyasar perkotaan, tetapi juga didorong agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok. Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, H Ibnu Sina menegaskan bahwa transformasi ini bertujuan agar pelayanan publik bisa secara harfiah “masuk ke genggaman warga.”

Hal ini mengemuka dalam diskusi Podcast Ngonten Aja! di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (09/09/2025). Dalam sebuah diskusi, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel menjelaskan bahwa digitalisasi di Kalsel berlandaskan prinsip inklusivitas.

“Kami menyadari bahwa digitalisasi tanpa pemerataan akses hanya akan menciptakan kesenjangan baru. Karena itu, misi kami jelas, yaitu memastikan setiap warga, di mana pun mereka berada, bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pria yang sebelumnya menjabat Wali Kota Banjarmasin dua periode ini, menekankan pemerintahan digital bukan hanya memindahkan berkas kertas menjadi digital, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku birokrasi agar lebih responsif dalam melayani masyarakat.

Tentu Ibnu bukan sekedar bicara, karena apa yang disampaikan selaras dengan hasil Survei Pemerintahan Digital di Indonesia, yang menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan digital di Pulau Kalimantan sudah mencapai angka di atas 70 persen.

“Dari total tersebut, posisi Kalsel berada di tengah-tengah. Karena itu, saya mendorong agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet agar digitalisasi merata, khususnya di daerah pulau seperti Kotabaru dan wilayah yang akses daratnya masih sulit,” tambahnya lagi.

Di satu sisi menurutnya, pemerataan akses sendiri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemudahan mengurus dokumen kependudukan, perizinan usaha mikro, hingga mendapatkan informasi penting terkait program pemerintah melalui aplikasi dan platform digital yang mudah digunakan. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah fokus pada dua pilar utama yakni  infrastruktur dan literasi digital. Pembangunan infrastruktur jaringan internet terus didorong, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini kesulitan sinyal. Selain itu, program edukasi dan pelatihan literasi digital digalakkan.

“Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya. Kami akan terus mengadakan pelatihan agar masyarakat melek teknologi dan bisa mengakses layanan publik digital tanpa hambatan,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Kalsel optimis bisa menjadi percontohan pemerintahan digital yang benar-benar melayani seluruh warganya.

Ibnu Sina juga berharap seluruh layanan digital di lingkungan Pemprov Kalsel dapat terintegrasi sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

“Ke depan kita harapkan adanya super apps, dimana semua layanan digital terintegrasi di dalamnya. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh aplikasi berbeda atau log in ulang ketika ingin mengakses berbagai layanan,” harapnya. (Olpah Sari).