Yok Entaskan Kemiskinan dan Sampah di Banjarmasin
Foto Ilustrasi - Akses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja, memudahkan para generasi muda Banjarmasin bisa mandiri dan mendapatkan lapangan kerja.
Ada yang mesti diperjuangkan Yamin-Ananda ketika memimpin kota sarat sejarah dan wisata, Banjarmasin. Tak hanya persoalan sampah yang membuat konsentransi utama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, yang resmi memimpin Banjarmasin sejak 20 Pebruari 2025 lalu.
Ada yang tak kalah penting adalah soal kemiskinan. Menyimak data kemiskinan terbaru di Banjarmasin (2025) menunjukkan sekitar 27% penduduk masuk kategori miskin. Ini berarti dari total 673.514 penduduk, sekitar 180,2 ribu orang termasuk dalam kelompok miskin. Jumlah ini relatif stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun perlu mendapat atensi penuh pemerintah daerah.
Data Badan Statistik Provinsi menyebutkan Garis Kemiskinan per Rumah Tangga adalah Rata-rata rumah tangga miskin di Kalsel terdiri dari 4,9 orang. Masih merujuk data ini maka Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari Maret ke September 2024, meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sedikit. Kendati demikian sebesar apa pun kemiskinan harus segera dientaskan, seperti program pembangunan yang selaras untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Ini sisi lain yang dikemukakan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.Tak hanya datang secara simbolis ke, melainkan membawa aspirasi dan harapan warga Kota Banjarmasin.
Musrenbang yang berlangsung di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel 2025–2029 dengan visi “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.” Namun di balik visi besar tersebut, pemerintah kota Banjarmasin hadir membawa realita lokal yang memerlukan atensi mendalam.
“Kami berharap Musrenbang ini mampu menjembatani keselarasan pusat dan daerah. Kita harus saling menguatkan. Semua kendala dan dukungan antar-daerah harus disampaikan secara terbuka,” tegas Yamin, usai penandatanganan kesepakatan bersama antar daerah.
Menurutnya, momentum Musrenbang ini penting untuk memperjuangkan program-program yang langsung berdampak pada masyarakat. Salah satunya, kata dia, adalah penyediaan makan bergizi gratis.
“Program ini akan kita dorong agar bisa dibahas lebih lanjut. Begitu juga dengan penanganan sampah. Ini harapan kami agar pemerintah pusat dan provinsi bisa memperkuat kolaborasi dengan kota,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan catatan-catatan pembangunan dari tiap daerah secara spesifik. Banjarmasin perlu terus mendekatkan dan meningkatkan kapasitas diri, termasuk sumber daya manusia.
“Pada akhirnya, tujuan provinsi ini tidak akan tercapai tanpa sinergi pusat dan kota. Jika pusat mendukung, semua bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Drs. Ahmad Syauqi, M.Si., memaparkan bahwa ada tiga indikator yang menjadi perhatian serius dalam Musrenbang kali ini. Ketiganya adalah kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan pengangguran terbuka—tiga isu yang saling terkait dan menekan wilayah perkotaan seperti Banjarmasin.
“Arahan dari provinsi menekankan tiga catatan untuk Banjarmasin. Pertama, kemiskinan. Karena kita wilayah kota, penanganannya berbeda dari daerah lain. Kita menghadapi tantangan lebih kompleks karena urbanisasi tinggi,” jelas Syauqi.
Disisi lain versi Syauqi indeks kualitas lingkungan hidup di Banjarmasin masih rendah. Ini karena Banjarmasin bukan daerah tutupan hutan, jadi tak punya kawasan konservasi alami. Ini menjadikan pencapaian indikator lingkungan hidup cukup sulit.
Yang ketiga, Syauqi menyebut bahwa tingkat pengangguran di Banjarmasin cenderung tinggi karena terbukanya kota terhadap pendatang.
“Banjarmasin adalah kota terbuka. Orang-orang dari daerah lain datang ke sini untuk bersaing. Ini berdampak pada kemanusiaan dan daya saing warga lokal,” terangnya.
Selain itu, ia juga menegaskan perlunya ketelitian dalam pengumpulan dan analisis data.
“Kita harus lebih presisi dalam data. Ini penting untuk mengukur efektivitas program, seperti penanganan kekumuhan dan pengelolaan sampah. Dua isu ini jadi prioritas utama Banjarmasin ke depan,” sebutnya lagi.
Pemerhati Kota dan Sosial, Syahriyanto Ruslan sangat mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintahan Yamin-Ananda. Lebih jauh pria yang juga Jurnalis Radio Elshinta, menyebutkan mengatasi kemiskinan di kota memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Dia pun menilai langkah yang ditempuh Pemerintah Kota sudah bagus selama ini, termasuk terobosan baru pasangan Yamin-Ananda. Tak hanya menyelaraskan program pusat dan provinsi, keduanya pun perlahan namun pasti terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat lewat berbagai pelatihan dan mengubah stigma membangun spirit untuk kemandirian.
“Peningkatan akses dan kesempatan seperti pendidikan dan keterampilan kerja melalui pelatihan dan program pengembangan diri sangatlah penting. Tak hanya itu pemberdayaan ekonomi dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah melalui program pendanaan, pelatihan, dan pemasaran, strategi yang menurut kami terus dilanjutkan dan berkesinambungan,” tutur Syahriyanto. (Ridzky Husna).
