Jimly Asshiddiqie  : Budaya Politik Kita Harus Dimodernisasi

Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie, lagi-lagi menyampaikan keprihatinan atas budaya politik di Indonesia belakangan ini. Dia menilai saat ini fenomena yang marak adalah sering sekali memperlakukan negara seperti kerajaan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dan Lokakarya “Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024” yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan, di Hotel Arya Barito, Jumat sore (10/08/2024).

Pria yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (Periode 2003-2008) dan Ketua DKPP Periode 2012-2017, juga menyebut maraknya praktik Oligarkhi yang berawal dari Presiden hingga kepala daerah. Meski begitu Jimly tidak mempermasalahkan karena tidak ada aturan hukum seorang anak Presiden atau Gubernur maupun Bupati serta Wali Kota mencalonkan diri sebagai penerusnya, maupun masuk menjadi anggota DPR RI.

“Ada yang dilanggar ngga, ya ngga ada hukum yang dilanggar.Jadi tidak ada yang salah karena tidak ada peraturan yang dilanggar.Bandingkan juga misal di Amerika, adik Presiden Jhon F Kennedy diangkat jadi Jaksa Agung.Tak ada yang ribut karena adiknya itu memang seorang profesional,” tegasnya.

Demikian pula saat Presiden Obama sebutnya lagi, saat mengkampanyekan Hillary Clinton namun yang diusungnya ini kalah. Sehingga menurut Jimly tidak pengaruh sama sekali cawe-cawe seorang Presiden.Di negara barat tersebut sistem politiknya sudah melembaga dan budaya politiknya juga sudah berbeda.

“Beda dengan kita ini.Bentuk negara kita Republik perilaku kita kerajaan.Budaya kita masih budaya feodal.Itulah yang menjelaskan kenapa semua partai politik, mengalami “pembiruan darah” semua, termasuk juga ormas.Artinya apa budaya politik kita ini harus dimodernisasi,” jelasnya lagi.

Karena itu pula dia berpendapat lembaga politik di negeri ini harus dilembagakan sebagai sebuah konsolidasi politik.Karena itu pula penulis buku “Oligarki dan Totalitarianisme Baru” menekankan pentingnya wawasan jangka panjang.

“Namun ini harus diatur dulu.Kalau saya jadi Presiden gampang itu.Tapi harus realistis dan tidak memaksa-maksa. Dan itu semua harus kesepakatan pemangku kepentingan, termasuk partai. Bahwa ini bukan kepentingan masing-masing untuk kepentingan peradaban modernisasi jangka panjang,” bebernya.

Jimly menyarankan, masing-masing pemangku kepentingan yang ada di negeri harus berpartisipasi memikirkan pendekatan seperti apa nantinya. Hal ini tidak secara sederhana, namun rencana jangka panjang dibagi bidang-bidangnya. Dia merumuskan ada  tiga pendekatan-pendekatan yang mesti ditempuh.

“Satu, rules of the game, the constitutional rules. Dua, the institution atau institusi sosial, ekonomi, politik, sehingga tidak cuma merancang substansinya, tapi melihat kelembagaan. Tiga, constitutional culture,” tambahnya.

Jimly pun optimisi semua pimpinan partai politik mau menerapkan aturan-aturan seperti itu. Dia pun menekankan, harus dirancang pada masa mendatang langkah-langkah membuat modernisasi dari budaya kerja dan budaya politik.

“Karena semua telah menyadari pemilu kita ini terlalu mahal, baik Pilkada maupun Pileg dan membuat semuanya “Berdarah-darah”,Semuanya di bawah waktu yang tepat dibawah kepemimpinan Presiden yang baru, Bapak Prabowo. Seorang yang sudah senior, sudah tidak lagi mengambil untuk menikmati untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tetapi semata-mata dia berpikir untuk bangsa dan negara, Maka ini kesempatan untuk memperbaiki secara konseptual, saya rasa ini mudah,” pungkasnya .(Olpah Sari).