Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya perseroan menghadirkan kepastian informasi kepada masyarakat, dunia usaha, dan nasabah terkait struktur dasar penetapan bunga kredit.

Dalam laporan resminya, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) menetapkan komponen Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) sebesar 2,01 persen untuk seluruh kategori kredit.

Angka tersebut kemudian dikombinasikan dengan komponen biaya overhead dan margin keuntungan sehingga membentuk besaran SBDK pada masing-masing segmen pembiayaan.

Untuk sektor Kredit Non UMKM, Bank Kalsel menetapkan SBDK sebesar 9,77 persen pada segmen korporasi dan 10,43 persen untuk kredit ritel.

Sementara pada sektor UMKM, suku bunga dasar kredit tercatat sebesar 12,25 persen bagi usaha menengah, 12,54 persen untuk usaha kecil, serta 13,74 persen pada sektor mikro.

Di sektor pembiayaan konsumsi, SBDK Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Apartemen (KPR/KPA) berada di level 7,01 persen. Sedangkan kredit konsumsi non KPR/KPA tercatat sebesar 11,81 persen.

Bank Kalsel juga menjelaskan klasifikasi kredit yang digunakan dalam struktur pembiayaan. Segmen korporasi diperuntukkan bagi badan usaha dengan plafon kredit di atas Rp15 miliar, sedangkan kredit ritel diberikan kepada debitur non korporasi dengan plafon hingga Rp15 miliar, termasuk kategori di luar klasifikasi UMKM sesuai ketentuan POJK Nomor 13 Tahun 2024.

Manajemen Bank Kalsel menegaskan bahwa penentuan SBDK mempertimbangkan berbagai faktor fundamental perbankan, mulai dari suku bunga acuan, harga pokok dana, biaya operasional, margin keuntungan, hingga perkembangan ekonomi nasional dan daerah.

Namun demikian, perseroan menekankan bahwa SBDK tersebut belum memasukkan komponen premi risiko. Nilai premi risiko nantinya akan disesuaikan dengan profil dan tingkat risiko masing-masing debitur.

Publikasi SBDK secara berkala dinilai penting untuk memperkuat transparansi industri jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan perbankan daerah.

Melalui keterbukaan informasi ini, Bank Kalsel berharap masyarakat dapat lebih memahami mekanisme penentuan bunga kredit serta memperoleh akses pembiayaan yang lebih jelas, terukur, dan kompetitif.(M.Irfani).

Artikel SBDK 2026, Bank Kalsel Lebih Transparan pertama kali tampil pada ECONOMIC TRAVELING.

Kondisi ini memperkuat kredibilitas kebijakan Bank Indonesia sekaligus membuka ruang kebijakan yang lebih terukur bagi stabilitas makro dan pasar keuangan.

Inflasi yang terkendali memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menjaga suku bunga kebijakan tetap konsisten, tanpa tekanan untuk melakukan pengetatan agresif.

Dengan ekspektasi inflasi yang terjaga dan inflasi inti yang moderat, kebijakan suku bunga dapat tetap difokuskan pada stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi jangka menengah, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bagi pelaku pasar, ini menjadi sinyal bahwa arah kebijakan moneter Indonesia relatif predictable dibandingkan banyak negara lain yang masih menghadapi tekanan inflasi tinggi.

Dari sisi likuiditas, stabilitas inflasi memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas secara hati-hati namun akomodatif. Operasi moneter dapat diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas perbankan tanpa memicu tekanan harga atau volatilitas nilai tukar.

Likuiditas yang terjaga menjadi prasyarat penting bagi penyaluran kredit, terutama ke sektor produktif, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kondisi ini juga berdampak langsung pada pasar keuangan. Inflasi yang terkendali dan kebijakan moneter yang konsisten memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar obligasi dan pasar saham domestik.

Imbal hasil surat berharga negara berpotensi lebih stabil, sementara risiko capital outflow dapat ditekan di tengah ketidakpastian global. Stabilitas makro yang terjaga menjadi fondasi penting bagi arus modal jangka menengah dan panjang.

Bank Indonesia memprakirakan inflasi pada kuartal I 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, sejalan dengan konsistensi bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh.

Tekanan inflasi diperkirakan tetap rendah, terutama dari kelompok volatile food, didukung peningkatan pasokan pangan domestik pada periode panen serta penguatan sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah melalui TPIP dan TPID.

Dari sisi administered prices, tekanan inflasi diperkirakan bersifat terbatas seiring stabilnya kebijakan harga energi dan normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional.

Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan tetap terjaga, ditopang oleh ekspektasi inflasi yang stabil dan permintaan domestik yang tumbuh secara bertahap.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga inflasi tetap rendah, tetapi memastikan stabilitas tersebut mampu diterjemahkan menjadi iklim suku bunga yang kondusif, likuiditas yang sehat, dan pasar keuangan yang berdaya tahan.

Dalam konteks ini, komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada awal 2026.(Tim Redaksi).

Artikel Inflasi Terkendali, Ruang Kebijakan Terbuka bagi Stabilitas Pasar pertama kali tampil pada ECONOMIC TRAVELING.

Pasar jelas sedang bertaruh pada satu hal yakni soal stabilitas. Ekspektasi bahwa Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuannya menjadi jangkar psikologis yang mengangkat kepercayaan investor.

Di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah, keputusan untuk tidak tergesa menaikkan suku bunga dibaca pasar sebagai upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Namun editorial ini perlu menegaskan satu hal bahwa reli IHSG kali ini bukan cermin euforia, melainkan refleksi optimisme yang terukur. Rotasi sektor yang terjadi menunjukkan pasar bekerja secara selektif.

Saham konsumsi dan infrastruktur mendapat aliran dana, sementara sektor lain justru terkoreksi. Ini menandakan investor masih menggunakan nalar, bukan sekadar mengikuti arus likuiditas.

Yang patut diapresiasi, ketahanan IHSG justru muncul ketika sentimen global belum sepenuhnya ramah. Ketidakpastian geopolitik, ancaman proteksionisme Amerika Serikat, hingga perlambatan ekonomi China belum cukup menggoyahkan kepercayaan terhadap aset domestik. Dalam konteks ini, pasar modal Indonesia menunjukkan tingkat resiliensi yang semakin matang.

Namun, rekor juga membawa konsekuensi. Pada level tertinggi, ruang kesalahan semakin sempit. Ketergantungan berlebihan pada ekspektasi kebijakan moneter menyimpan risiko tersendiri. Jika tekanan eksternal meningkat atau stabilitas nilai tukar terganggu lebih dalam, koreksi bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.

Bagi redaksi economictravelling.com, pesan pasar kali ini jelas IHSG sedang berada pada fase krusial. Bukan puncak euforia, tetapi titik di mana disiplin kebijakan, kredibilitas otoritas moneter, dan kualitas pertumbuhan ekonomi akan diuji secara bersamaan.

Ke depan, pasar membutuhkan lebih dari sekadar harapan suku bunga tetap. Yang dibutuhkan adalah sinyal kuat bahwa fondasi ekonomi domestik cukup solid untuk menopang valuasi pasar modal yang kian menanjak. Tanpa itu, rekor hanya akan menjadi angka indah, tetapi rapuh.(Tim Redaksi).

Artikel IHSG di Rekor Tertinggi Ujian Kedewasaan Pasar pertama kali tampil pada ECONOMIC TRAVELING.

 Bank Indonesia (BI) baru saja mengambil langkah penting. Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) 16–17 September 2025, BI menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Tidak hanya itu, suku bunga Deposit Facility juga dipangkas 50 bps menjadi 3,75%, sementara Lending Facility turun 25 bps ke level 5,50%.

Sekilas, angka-angka ini mungkin terasa teknis. Namun sebenarnya, keputusan ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari: dari cicilan rumah, biaya pinjaman modal usaha, hingga nilai rupiah di dompet kita.

Mengapa BI Menurunkan Suku Bunga?

Kebijakan moneter bukan dibuat tanpa alasan. Ada tiga pertimbangan utama yang membuat BI berani melonggarkan suku bunga saat ini. Pertama Inflasi Terkendali, karena harga-harga relatif stabil, memberi ruang bagi BI untuk menurunkan bunga.

Berkaca kepada kondisi saat ini, adalah mendorong ekonomi domestik, yang artinya konsumsi dan investasi belum pulih maksimal, bunga rendah jadi “vitamin” untuk mendorong aktivitas.Disatu sisi karena ruang dari global, yakni, meski pasar dunia bergejolak, kondisi masih cukup kondusif untuk memberi stimulus di dalam negeri.

Lantas penurunan ini apa artinya bagi kita ?. Bagi dunia usaha tentunya pinjaman modal lebih murah, membuka peluang ekspansi.Kemudian bagi masyarakat adalah sesuai ekspektasi cicilan KPR atau kendaraan bisa lebih ringan.Sedangkan bagi perbankan, mereka dituntut kreatif, karena bunga deposito lebih rendah bisa membuat nasabah mencari alternatif investasi.

Dan terpenting pula menjadi angin segar bagi Pasar keuangan, karena obligasi diuntungkan, tapi rupiah bisa tertekan jika dana asing keluar.

Contoh Sederhana adalah Cicilan Rumah ! Misalnya seseorang mengambil KPR Rp500 juta dengan bunga 10% per tahun. Cicilan bulanan sekitar Rp4,8 juta. Jika bunga turun ke 9,75%, cicilan bisa menjadi sekitar Rp4,7 juta. Selisih Rp100 ribu per bulan mungkin terasa kecil, tapi dalam setahun setara Rp1,2 juta—cukup untuk kebutuhan lain. Inilah dampak nyata bunga rendah bagi rumah tangga.

Namun disisi ada Risiko yang Mengintai, yakni tekanan pada rupiah karena investor asing bisa keluar. Inflasi biaya jika harga energi dan pangan melonjak. Kredit berlebihan yang bisa berujung masalah pembayaran.

Antara Harapan dan Kehati-hatian

Turunnya BI-Rate ke 4,75% bisa jadi angin segar bagi ekonomi. Tapi ia juga membawa risiko baru yang perlu dikelola dengan bijak. Stabilitas rupiah, disiplin perbankan, dan pengendalian inflasi harus tetap dijaga agar langkah ini benar-benar memberi manfaat.

Bunga rendah adalah kesempatan. Bagi masyarakat, ini saatnya lebih bijak mengatur keuangan: bukan hanya menambah utang konsumtif, tapi juga memanfaatkan peluang untuk investasi dan usaha produktif. Bagi dunia usaha, inilah momentum untuk berani melangkah, tapi tetap hati-hati mengelola risiko.

Pada akhirnya, kebijakan BI ini hanyalah alat bantu. Apakah ia akan benar-benar menjadi angin segar atau justru menimbulkan risiko baru, semua tergantung bagaimana kita, pemerintah, pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat—menyikapinya.

Penulis adalah Dosen STIE Pancasetia Banjarmasin.

Artikel Turunnya Suku Bunga BI, Angin Segar atau Risiko Baru? pertama kali tampil pada ECONOMIC TRAVELING.